DPRD Jabar Dukung Evaluasi PKS dengan Hotel Pullman di Kota Bandung

Bandung – Komisi I DPRD Jabar menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi perjanjian kerja sama dengan Hotel Pullman di pusat Kota Bandung. Dalam rapat kerja yang dihadiri Biro Umum Setda Jabar, Biro Hukum, Inspektorat, serta Bappeda, Kamis (16/4), Ketua Komisi I, Rahmat Hidayat Jati, mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi fokus utama diskusi.

Evaluasi tersebut bertujuan memastikan bahwa tugas dan fungsi Pemprov Jabar dalam pengelolaan aset tetap optimal, khususnya dalam mendukung kepentingan masyarakat daerah. Selain itu, pihak legislatif juga mengingatkan proyek revitalisasi Gedung Sate dan Lapangan Gasibu yang tercatat dalam anggaran Rp12 miliar. Proyek yang berlangsung selama periode 6 April hingga 6 Agustus 2026 ini dianjurkan untuk menghindari istilah asing dalam penamaan fasilitas baru.

“Istilah ‘Plaza’ tidak boleh digunakan, tetapi harus diganti dengan kata yang mengandung nuansa budaya Sunda dalam Keputusan Gubernur,” ujar Rahmat saat menyampaikan kesimpulan rapat.

Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga identitas kota dan budaya lokal di tengah kemajuan perkotaan. Integrasi kawasan akan menutup sekitar 150 meter Jalan Diponegoro yang memisahkan dua tempat ikonik itu, kemudian diubah menjadi taman luas sebagai ruang hijau.

Legislatif memberikan petunjuk tegas agar taman tersebut tetap murni fungsinya, tanpa penambahan struktur bangunan baru. Rapat kerja juga menegaskan bahwa dana revitalisasi telah masuk dalam pagu APBD 2026. Saat ini, prioritas utama adalah sinkronisasi legalitas kerja sama pihak ketiga dengan percepatan fisik proyek yang diharapkan selesai pada Agustus tahun ini.

Harapan Rahmat adalah bahwa sinkronisasi ini bisa meningkatkan kredibilitas pengelolaan aset sekaligus memperkuat nilai sejarah kawasan Gedung Sate sebagai simbol kebanggaan masyarakat Sunda.