Kerugian Negara Rp1,93 T Belum Balik 20 Tahun, Terbanyak dari Daerah

Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan mencatat adanya kerugian negara yang belum ditagihkan hingga akhir periode 2005-2025. Besarnya kerugian tersebut mencapai Rp1,93 triliun, dari total kerugian negara yang telah diperhitungkan selama dua dekade terakhir sebesar Rp5,88 triliun.

Sisa kerugian negara sebesar Rp1,93 triliun (32,8%) masih belum terbayar, demikian yang tercatat dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2025, dikutip pada Kamis (23/4/2026).

Dalam pemantauan yang dilakukan BPK terhadap penyelesaian total kerugian negara selama dua dekade terakhir, terdapat pelunasan sebesar Rp2,15 triliun. Angsuran yang tercatat mencapai Rp1,75 triliun, sementara penghapusan hanya sebesar Rp42,28 miliar.

Penyelesaian Berdasarkan Sektor

Sisa kerugian negara terbesar berasal dari kewajiban penyelesaian ganti kerugian kepada pemerintah daerah, dengan nilai Rp1,51 triliun atau 34,3% dari total kerugian Rp4,41 triliun dalam 20 tahun terakhir.

Kewajiban penyelesaian ganti kerugian kepada pemerintah pusat sebesar Rp382,05 miliar, yang merupakan 28,2% dari total kerugian di sektor tersebut mencapai Rp1,35 triliun.

Kerugian di BUMN mencatatkan persentase sisa yang tertinggi, sebesar Rp13,31 miliar atau 81% dari total kerugian Rp16,43 miliar dalam 20 tahun terakhir.

Lembaga atau badan lainnya memiliki sisa kerugian se