Latest Program: BPBD Kudus siapkan 12 tandon air “mobile” untuk atasi kekeringan
BPBD Kudus Siapkan 12 Tandon Air “Mobile” untuk Atasi Kekeringan
Kudus, Jawa Tengah – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus telah menyiapkan dua mobil tangki serta 12 unit tandon air berkapasitas 2.500 liter untuk menghadapi dampak kekeringan. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan air bersih bagi warga di desa-desa yang mengalami kesulitan.
“Tandon air mobile ini akan ditempatkan di desa-desa yang menghadapi kesulitan air bersih,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus Eko Hari Djatmiko, Jumat.
Dengan adanya tandon air tersebut, Eko berharap warga tidak perlu menunggu distribusi air dari BPBD. Mereka cukup mengambil air langsung dari tempat penyimpanan yang disediakan di wilayah mereka. Selain itu, BPBD juga memiliki dua armada truk tangki dengan kapasitas 5.000 dan 3.000 liter untuk droping air ke daerah yang membutuhkan.
Kedua mobil tangki dan tandon air mobile akan digunakan di beberapa desa rawan kekeringan, seperti Kecamatan Undaan, Kaliwungu, Mejobo, dan Jekulo. Wilayah-wilayah ini diprediksi mengalami tekanan air lebih besar saat musim kemarau.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Ketersediaan Air
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa pemerintah daerah juga bekerja sama dengan PDAM dan perusahaan swasta untuk menjamin pasokan air bersih. “Upaya ini difokuskan pada titik-titik rawan kekeringan agar distribusi bantuan air dapat berjalan efektif,” ujarnya.
“Kemarau ekstrem yang disebut sebagai fenomena El Nino ‘Godzilla’ ini memerlukan respons cepat dan kolaboratif. Pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari OPD terkait hingga sektor swasta,” kata Sam’ani.
Kabupaten Kudus mendorong peran desa dalam persiapan cadangan air secara mandiri. Beberapa desa yang sebelumnya sering mengalami kesulitan air saat kemarau telah menyiapkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Sam’ani menambahkan bahwa bantuan dari desa yang sudah mandiri justru lebih optimal, karena pemerintah hanya perlu memperkuat atau melengkapi jika dibutuhkan.