PLTS 100 GW Dinilai Perkuat Ketahanan Energi Hadapi Konflik Geopolitik

Jakarta – Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) dianggap mampu meningkatkan daya tahan energi dalam negeri Indonesia terhadap perubahan tiba-tiba akibat konflik geopolitik, menurut Policy Strategist CERAH. Naomi Devi Larasati, salah satu anggota, menyatakan bahwa ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi pembelajaran penting mengenai kebutuhan mengembangkan berbagai sumber energi. Hal ini terutama penting karena beberapa negara kini kembali bergantung pada batu bara untuk mengatasi risiko gangguan pasokan.

“Dengan menyiapkan PLTS 100 GW, Indonesia bisa membangun sistem energi domestik yang lebih stabil meski menghadapi tekanan konflik global,” ujar Naomi dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Naomi menyoroti bahwa ketergantungan pada energi fosil semakin rentan, bukan hanya karena fluktuasi harga atau keterbatasan pasokan, tetapi juga karena kebijakan internasional yang semakin mendukung pengurangan emisi karbon. Ia mencatat bahwa beberapa lembaga pembiayaan mulai menghindari dana untuk proyek batu bara, sementara mekanisme seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa bisa membebani produk berbasis energi konvensional.

Pakistan menjadi contoh nyata bagaimana diversifikasi energi bisa mengurangi risiko ketergantungan. Dalam situasi konflik Rusia-Ukraina, negara itu mempercepat pengembangan energi terbarukan, menurut Naomi. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan sumber daya alternatif tidak hanya mengurangi risiko geopolitik, tetapi juga memperkuat ketahanan industri dan sektor energi.

Penyesuaian Kebijakan Dibutuhkan

Dalam konteks ini, Naomi menekankan perlunya revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang saat ini hanya menargetkan sekitar 17 GW untuk PLTS. Ia menilai bahwa penyesuaian kebijakan, termasuk penyederhanaan proses tender dan insentif fiskal, menjadi kunci keberhasilan program energi terbarukan nasional. “Mekanisme dana hijau seperti green bond, tax deduction, atau carbon tax bisa mendorong transisi energi lebih efektif,” kata Feiral Rizky Batubara, Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia.

Permintaan Listrik Jadi Prasyarat Utama

Sripeni Inten Cahyani, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030, mengungkapkan bahwa meningkatkan permintaan listrik menjadi langkah penting untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Salah satu strategi yang diusulkan adalah mempercepat penerapan listrik di sektor transportasi dan industri. Menurutnya, target peralihan 10 persen kendaraan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik bisa menekan konsumsi bahan bakar fosil sekaligus memicu kebutuhan energi bersih.

Lebih lanjut, Sripeni menyebut bahwa kebutuhan listrik hijau dari sektor pusat data juga berpotensi menjadi faktor pendorong baru dalam pengembangan PLTS di dalam negeri. Dengan memperkuat permintaan, ia berharap industri lokal bisa lebih cepat tumbuh dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.