APTI minta perlindungan pemerintah di tengah tekanan global

Jakarta, Jumat – Muhdi, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), mengajukan permintaan kepada pemerintah terkait perlindungan dan penguatan sektor pertembakau. Dia menyoroti dampak serius dari aturan turunan Peraturan Presiden (PP) No 28/2024, yang menekan petani dalam kondisi geopolitik dan ekonomi yang kritis.

“Dari aspek kemasan rokok polos, standarisasi kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan, dampak utama dirasakan oleh para petani,” ujar Muhdi. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengganggu industri tembakau nasional.

Menurut Muhdi, standar internasional untuk kadar nikotin dan tar yang diterapkan dalam rancangan regulasi ini bisa mengurangi daya saing tembakau Indonesia. “Kandungan nikotin dan tar kita rata-rata di atas 2 mg. Jika aturan ini diberlakukan terus-menerus, tembakau kita bisa habis. Siapkah kita kehilangan komoditas yang menjadi sumber penghidupan 2,5 juta petani?” tanyanya.

APCI juga minta dukungan dari pemerintah

Sementara itu, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) mengajukan seruan serupa. Dari sisi ekonomi, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta dorongan kemasan rokok polos, dinilai mengancam kesejahteraan para petani cengkeh.

“Cengkeh memberi penghidupan bagi 1,5 juta petani di seluruh Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal APCI, I Ketut Budhyman. Ia menekankan bahwa perubahan regulasi ini tidak hanya memengaruhi produksi tetapi juga mengguncang mata pencaharian masyarakat.

AMTI dorong kerja sama antar stakeholder

Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI) juga menegaskan perlunya perlindungan dari pemerintah. Sebagai representasi ekosistem sektor pertembakauan, AMTI menyoroti peran strategis industri hasil tembakau (IHT) dalam perekonomian nasional.

“Jangan lupakan, IHT telah menyerap 6 juta tenaga kerja. Dampak ekonomi IHT mencapai Rp710 triliun, serta kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp216,9 triliun. Kita harus berkolaborasi, baik antara pemerintah dan para pemangku kepentingan,” kata Ketua Umum AMTI, Edy Sutopo.