Pesan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR & DPR Periode 1999-2024 untuk Pemerintah

Ketua DPR RI ke-20 dan MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa seluruh anggota Forum Kebangsaan Pimpinan MPR serta DPR periode 1998-2024 sepakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang stabil dengan memanfaatkan jaringan, pengalaman, dan pengaruh yang dimiliki. Tujuannya adalah agar masyarakat tetap tenang dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi global yang sedang terjadi.

Dalam pertemuan Halal Bihalal yang diadakan di Parle Senayan Jakarta, Kamis (23/4/2026), Bamsoet menyoroti permasalahan utama yang mengancam keseimbangan ekonomi. Salah satunya adalah ancaman terhadap industri dalam negeri akibat aliran barang impor yang deras. Ia menekankan perlunya antisipasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang sering menjadi isu yang dipakai oleh pihak tertentu untuk memengaruhi opini publik.

“Setiap kenaikan BBM langsung dirasakan oleh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari biaya transportasi hingga harga bahan pokok. Kenaikan ini bisa memperparah tekanan inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Bamsoet.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan tingkat inflasi Indonesia pada Maret 2026 mencapai 3,48%. Riwayat sebelumnya menunjukkan bahwa setiap penyesuaian harga BBM biasanya diikuti kenaikan inflasi jangka pendek. Pada tahun 2022, misalnya, inflasi sempat melebihi 5% setelah kenaikan BBM bersubsidi, lalu perlahan kembali stabil.

Menurut Bamsoet, tantangan utama tidak hanya terletak pada kebijakan, tetapi juga pada cara pengelolaannya serta komunikasi publik yang kurang efektif. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan masyarakat dan memperbesar resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

Kritik dan Saran dari Tokoh-tokoh Lain

Beberapa tokoh yang hadir dalam acara tersebut memberikan pandangan tambahan. Marzuki Alie menekankan perlunya perbaikan dalam penyampaian kebijakan pemerintah, agar lebih tenang, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Cara menyampaikan kebijakan sangat menentukan tingkat penerimaan masyarakat, terutama dalam menjelaskan strategi pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia bisa mengerti secara adil,” kata Marzuki Alie.

Rahmat Gobel dan Agus Hermanto berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dengan membatasi masuknya barang impor. Langkah ini, menurut mereka, penting untuk mencegah keruntuhan sektor lokal.

Amir Uskara menyoroti perlunya peningkatan komunikasi dalam kabinet. Ia mengatakan bahwa dengan kondisi ekonomi dan sosial yang terus berubah cepat, pola komunikasi harus lebih responsif dan solid.

“Kondisi fiskal saat ini memang berat. Maka, komunikasi pemerintah harus kuat agar kebijakan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Amir Uskara.

Dari perspektif politik, Priyo Budi Santoso memperingatkan risiko gesekan sosial jika aspirasi masyarakat tidak disalurkan secara baik. Ia menyatakan bahwa ketidakpastian situasi global memperbesar tekanan terhadap kondisi keuangan negara.

Di sisi lain, Azis Syamsuddin menekankan pentingnya penguatan fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi. Menurutnya, jika fungsi ini lemah, akan muncul gesekan antar lembaga negara serta menimbulkan ketidakstabilan dalam penerapan kebijakan.

“Fungsi check and balance harus optimal agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan mendapat dukungan publik,” ujar Azis Syamsuddin.

Sejumlah peserta lainnya, seperti Oesman Sapta Odang, E.E. Mangindaan, Fadel Muhammad, dan Fahri Hamzah, juga memberikan masukan. Mereka sepakat bahwa ruang dialog yang terbuka sangat penting agar kritik dan saran dapat sampai ke pemerintah secara utuh.