KPK sudah lapor Presiden dan Ketua DPR terkait hasil kajian parpol

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah memberikan laporan resmi mengenai hasil kajian pencegahan korupsi dalam sistem tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.

Tiga Rekomendasi Utama

“KPK telah melaporkan dan menyampaikan hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR,” ujar Budi.

Budi menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan mendorong pemerintah dan legislatif untuk melakukan reformasi sistem politik di Indonesia. Menurutnya, ada tiga rekomendasi kunci yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, perubahan regulasi terkait Undang-Undang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017) dan Undang-Undang Pilkada (UU No. 10/2016), termasuk rekrutmen penyelenggara pemilu, metode kampanye, serta peningkatan sanksi.

“Kedua, mengubah Undang-Undang Partai Politik (UU No. 2/2008) yang telah direvisi melalui UU No. 2/2011, dengan menambahkan ruang lingkup standardisasi pendidikan politik, kaderisasi, dan pelaporan keuangan partai,” katanya.

Ketiga, KPK menekankan pentingnya pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal. “RUU ini dianggap mendesak karena masih marak praktik politik uang yang dilakukan melalui uang fisik,” tambah Budi.

Budi menjelaskan bahwa pembatasan transaksi uang kartal menjadi langkah strategis untuk mencegah korupsi berulang. Ia menambahkan, jika tiga rekomendasi tersebut dijalankan, sistem tata kelola partai politik akan terus diperbaiki, terutama dalam aspek kaderisasi dan pendidikan politik. “Tujuannya tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan proses yang transparan serta akuntabel,” ujarnya.