Menpora: Deregulasi 191 Permenpora Hasilkan Empat Peraturan Baru

Jakarta, Jumat — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa langkah penyederhanaan regulasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berupa penghapusan 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) telah menghasilkan empat peraturan utama yang akan diimplementasikan. Dalam wawancara setelah pertemuan dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Erick menjelaskan bahwa jumlah pasal dalam regulasi tersebut kini berkurang drastis.

Evaluasi dan Konsultasi untuk Perbaikan

Deregulasi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap banyaknya aturan yang terdapat di Kemenpora. Menpora menyampaikan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan program dan aktivitas tanpa mengorbankan hasil yang dicapai. “Kami berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi kementerian lain,” tambahnya.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan pendampingan yang luar biasa dari Menteri Hukum. Hal ini membuktikan bahwa solusi yang diambil tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Erick Thohir.

Dalam proses penyederhanaan, jumlah pasal total berkurang sekitar 60 persen. Regulasi yang awalnya mencapai 1.500 pasal kini hanya menyisakan sekitar 600 pasal. Sebagai contoh, peraturan terkait prestasi olahraga yang sebelumnya memiliki 700 pasal, kini diperkecil menjadi 200 pasal.

Kerja Sama dengan Kementerian Lain

Menpora juga menekankan pentingnya sinergi dengan kementerian lain untuk mencegah tumpang tindih dalam program. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, serta berencana melaksanakan kesepakatan baru dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Pendidikan Tinggi,” katanya.

Adapun empat Permenpora baru yang telah dinyatakan sah, berhasil ditandatangani oleh Erick Thohir dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Menpora menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Menteri Hukum, yang dinilai sangat berkontribusi pada keberhasilan deregulasi tersebut.