Polemik Izin Lintas Militer AS di Udara Indonesia, China Ingatkan RI

Kepentingan China semakin mengemuka dalam isu kontroversi soal izin melintas wilayah udara yang diminta oleh militer Amerika Serikat melalui Indonesia. Beijing mengingatkan pihak Indonesia agar memperhatikan potensi pelanggaran Piagam ASEAN dalam hal ini.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menjelaskan bahwa penggunaan ruang udara Indonesia oleh jet militer AS bisa mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota ASEAN. Hal ini dibantah oleh pihak Indonesia yang menegaskan kerja sama pertahanan dengan AS tidak mencakup akses bebas terbang.

“Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan serta Kerja Sama di Asia Tenggara secara jelas menyatakan bahwa anggota harus bertindak berdasarkan prinsip tanggung jawab kolektif dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran wilayah regional,” ujar Jiakun dalam pernyataan resmi Kemlu China.

Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait memastikan bahwa surat pernyataan (Letter of Intent) yang diajukan AS tidak tercantum dalam perjanjian Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). “Surat tersebut tidak ada dalam MDCP,” katanya.

Kemlu Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kebijakan yang memberikan akses bebas ruang udara untuk digunakan oleh negara asing, termasuk AS. “Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan yang memperbolehkan pihak luar menggunakan udara Indonesia tanpa batasan,” tambah Yvonne Mewengkang dalam pernyataan resmi.

Di sisi lain, Indonesia dan AS meneken kerja sama pertahanan baru pada Senin (13/4) dalam kerangka MDCP. Kesepakatan ini dibuat setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon. Polemik tersebut muncul sepekan sebelumnya, saat AS dan Israel terlibat konflik dengan Iran.