Pengusaha Tambang Minta Tinjau Ulang Wacana Penyetopan Restitusi Pajak

Dalam upaya menjaga kestabilan sektor pertambangan, pengusaha menilai kebijakan penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan kembali. Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah lebih hati-hati sebelum menghentikan mekanisme pengembalian pajak yang telah berjalan efektif.

Restitusi Pajak: Bagian Penting dari Tata Kelola

Restitusi pajak, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak, dianggap sebagai bentuk transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, mekanisme ini berperan krusial dalam memastikan aliran dana perusahaan tetap lancar, terutama di sektor tambang yang bergantung pada pendapatan dari kelebihan pajak.

“Kebijakan saat ini sudah sesuai dengan kewajiban perusahaan, baik jika ada kelebihan pembayaran atau kewajiban tambahan,” kata Sari Esayanti, Direktur Eksekutif IMA, dalam pernyataan resmi, Senin (13/4).

Kepastian hukum dalam proses restitusi menjadi faktor utama yang menarik minat investor. Selain itu, pengusaha menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor usaha untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Revisi Undang-Undang: Peluang untuk Penyesuaian

Komisi XI DPR RI telah mengusulkan perubahan sistem restitusi pajak melalui revisi Undang-Undang Perpajakan. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa penyesuaian bisa dilakukan, termasuk dengan pendistribusian restitusi yang lebih spesifik ke sektor tertentu.

Usulan ini muncul dari rapat antara Kementerian Keuangan dan lembaga legislatif, dengan tujuan memperkuat pendapatan negara. Komisi XI juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah jika disertai dasar hukum yang jelas.

Angka Restitusi dan Sektornya

Dalam tahun 2025, nilai restitusi pajak mencapai Rp361,15 triliun, naik 35,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektornya yang paling dominan antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang didorong oleh efisiensi proses serta fluktuasi harga komoditas.