Bikin Onar Lagi, Menteri Israel Serbu Al Aqsa & Klaim Milik Sendiri

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, kembali memasuki kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem, membawa rombongan warga Yahudi. Ia menyatakan perasaan seperti pemilik tempat tersebut, sesuai dengan pernyataannya dalam video yang diputar di lokasi. “Hari ini saya merasa seperti pemilik di sini,” ujarnya, seperti dilansir Middle East Eye.

Ben Gvir menyebut banyak hal yang perlu diperbaiki dan menekankan keinginannya agar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mempercepat langkah-langkah yang diambil. Ia juga berencana memperluas akses bagi jamaah Yahudi ke kompleks tersebut. Meski status quo memperbolehkan pengunjung Yahudi datang, mereka dilarang berdoa di sana. Namun, kelompok ultranasionalis Israel semakin sering memasuki wilayah itu dengan dukungan pejabat.

“Banyak yang harus dilakukan dan diperbaiki. Saya terus mendorong Perdana Menteri Israel (Benjamin Netanyahu) untuk melangkah lebih jauh,” tambah Ben Gvir.

Yordania, sebagai otoritas pengelola Masjid Al Aqsa, menilai kunjungan Ben Gvir sebagai pelanggaran kesepakatan yang berlaku. Mereka menyebut tindakan ini merusak kesuciannya dan mengganggu stabilitas kawasan. Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengingatkan bahwa hal ini bisa memperparah ketegangan.

Masjid Al Aqsa, yang menjadi tempat ibadah umat Islam, juga dianggap sebagai bekas Bait Suci oleh umat Yahudi. Sejak beberapa waktu lalu, Israel kembali membuka akses ke sana setelah penutupan lebih dari 40 hari, termasuk selama Ramadan, Idul Fitri, dan salat Jumat. Otoritas Israel mengizinkan kunjungan harian oleh kelompok-kelompok ultranasionalis, yang mendapat dukungan dari sejumlah pejabat.

Kepala rabinat Israel sebelumnya melarang doa Yahudi di kompleks itu, tetapi kelompok-kelompok ekstremis terus masuk dan beribadah. Tindakan tersebut dianggap sebagai provokasi yang tidak bisa diterima, karena melanggar kesepakatan yang menjadikan Al Aqsa sebagai situs yang dikelola Yordania. Israel sering dikritik karena memperbolehkan aktivitas kelompok ultranasionalis tanpa persetujuan Palestina.