Menteri HAM Pigai Tolak JK Dipolisikan: Tidak Ada Manfaatnya

Penyelesaian Konflik Melalui Dialog Dianjurkan

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak rencana pihak tertentu untuk menuntut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut tidak memberikan manfaat signifikan, terutama dalam isu yang berkaitan dengan agama. Pigai lebih mendorong resolusi sengketa dengan cara diskusi terbuka dan klarifikasi, agar konflik tidak semakin memburuk.

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).

Menurut Pigai, tokoh nasional seperti JK perlu dipertahankan sebagai contoh dalam menjaga persatuan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan tidak harus dijadikan alasan untuk memicu ketegangan. “Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa,” tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat melaporkan JK ke polisi setelah ia membuat pernyataan dalam ceramah yang memicu kontroversi. Salah satu pelapor adalah Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat. Namun, JK menjelaskan bahwa ucapan yang ia sampaikan bertujuan menggambarkan dinamika konflik, bukan untuk mengajarkan teologi.

Pigai menegaskan bahwa setiap pernyataan yang memicu polemik sebaiknya diselesaikan dengan dialog terlebih dahulu. “Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah harus fokus pada persatuan. “Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” tegas Pigai.