Mendagri Ungkap Rencana Bedah 15 Ribu Rumah di 17 Provinsi

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan inisiatif program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan memperbaiki kondisi hunian di daerah perbatasan. Program ini akan menjangkau 15.000 unit rumah rusak atau tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota di 17 provinsi.

Mendagri menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan kesetaraan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini belum merasakan manfaat secara maksimal. “Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, agar mereka merasa bangga terhadap negara dan pemerintah, serta memperkuat rasa nasionalisme,” ujar Mendagri saat berbicara di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4).

“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, agar mereka merasa bangga terhadap negara dan pemerintah, serta memperkuat nasionalisme,” kata Mendagri saat berbicara di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4).

Mendagri menyebut bahwa peningkatan kualitas kehidupan warga perbatasan akan secara langsung memperkuat stabilitas negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera diharapkan bisa menjadi ‘buffer zone’ untuk sistem pertahanan Indonesia, yang berperan dalam menghadapi ancaman infiltrasi dari luar.

Dalam penyusunan program, jumlah alokasi awal hanya sekitar 10.000 unit. Namun, setelah melakukan kunjungan langsung ke lapangan, angka tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit. “Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010,” kata Mendagri.

Verifikasi target penerima bantuan akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). DTSEN diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, karena mencakup data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Mendagri juga mengharapkan program ini bisa memicu partisipasi lembaga lain dalam pengembangan kawasan perbatasan, termasuk pembangunan pasar, dermaga, dan fasilitas pendidikan.