Bamsoet Dukung Rencana Kerja Sama Penanganan Kejahatan Siber RI-China

Politisi dan tokoh Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan dukungan penuh terhadap upaya memperkuat kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Tiongkok dalam menangani kejahatan siber. Langkah ini dianggap penting sebagai strategi yang dibutuhkan mengingat ancaman kejahatan siber semakin intensif di tingkat internasional.

Indonesia Jadi Basis Operasi Sindikat Siber

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering menjadi korban sekaligus lokasi operasi para pelaku kejahatan siber asing, termasuk kelompok dari Tiongkok. Hal ini dijelaskan saat Bamsoet menerima Atase Kepolisian Kedutaan Tiongkok, Yang Chunyan, di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa modus penipuan yang berkembang semakin canggih, melibatkan teknologi digital dan pelaku dari luar negeri.

“Kerja sama lintas negara menjadi kunci dalam menangani kejahatan siber yang tak lagi terbatas oleh batas wilayah. Pelaku bisa berada di satu negara, server di wilayah lain, dan korban tersebar di berbagai lokasi,” kata Bamsoet dalam pernyataannya.

Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Digital, jumlah laporan kasus penipuan daring di Indonesia mencapai lebih dari 120 ribu dalam kurun waktu 2024 hingga awal 2026. Kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2,6 triliun. Modus yang digunakan beragam, seperti penipuan investasi, penggunaan panggilan telepon untuk menyerang korban, hingga manipulasi sosial melalui media digital.

Indonesia Berpotensi Menjadi Bagian Rantai Global Siber

Bamsoet menyoroti temuan dalam beberapa operasi penyergapan di Batam, Bali, dan Jakarta, di mana ratusan pelaku penipuan teridentifikasi. Ia menekankan bahwa jika tidak ditangani secara serius, Indonesia bisa menjadi bagian dari jaringan kejahatan siber global.

“Tanpa kerja sama antar negara, upaya penegakan hukum akan selalu kalah dari kecepatan penyelundupan modus kejahatan,” jelasnya.

Mekanisme Kerja Sama yang Dianjurkan

Bamsoet menyarankan kerja sama yang mencakup pertukaran informasi intelijen secara real-time, peningkatan kemampuan investigasi digital, serta pembentukan mekanisme hukum bersama untuk mempercepat penindakan pelaku. Model ini diharapkan membantu memburu dana yang mengalir, mengungkap jaringan kejahatan, hingga menindak pelaku secara bersamaan di berbagai daerah.

“Dengan pendekatan ini, penyidik diharapkan mampu mengikuti alur transaksi, mengidentifikasi pelaku, dan menindak secara simultan,” tegas Bamsoet.

Menurutnya, kejahatan siber saat ini semakin terorganisir dan menggunakan teknologi canggih. Oleh karena itu, kerja sama penegakan hukum harus lebih adaptif, termasuk dalam penerapan digital forensik, kecerdasan buatan, dan sistem pelacakan transaksi lintas negara. Ia menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menegakkan hukum secara efektif di era digital yang semakin kompleks.