Klarifikasi JK soal Ceramah di UGM, Bantah Lakukan Penistaan Agama

Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI periode ke-10 dan ke-12, memberikan penjelasan mengenai ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terlapor ke kepolisian. Ia menegaskan bahwa materi yang disampaikan tidak termasuk penistaan agama. Ceramah tersebut digelar selama Ramadan, kata JK, dan memiliki tema khusus tentang perdamaian.

“Acara di UGM itu adalah ceramah bulan puasa seperti dilakukan di masjid-masjid umumnya. Saya diundang karena temanya tentang langkah-langkah menuju perdamaian. Jadi, konflik di Poso dan Ambon adalah bagian dari contoh yang dibahas,” jelas JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

Menurut JK, dalam ceramahnya ia menjelaskan berbagai faktor penyebab konflik, termasuk ideologi, wilayah, dan ekonomi. Ia juga menyebut peran agama sebagai salah satu penyebab. “Saya menjelaskan konflik karena agama, seperti yang terjadi di Ambon dan Poso,” tambahnya.

JK mengakui bahwa dalam ceramah, ia menggunakan istilah ‘syahid’ karena sedang berada di lingkungan masjid. Namun, ia menekankan bahwa kata tersebut tidak dimaksudkan sebagai penistaan. “Syahid dan martir hampir sama, hanya beda cara penyebutannya,” ujarnya.

Dalam menjelaskan konflik, JK menyatakan bahwa masyarakat di daerah tersebut menganggap perang sebagai bentuk pelayanan agama. “Kalau syahid adalah mati karena membela agama, martir pun sama. Jadi, hanya istilah yang berbeda,” imbuhnya.

Laporan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama organisasi lainnya melaporkan JK ke polisi atas pernyataannya yang dinilai merugikan ajaran Kristen. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menegaskan bahwa isi ceramah di Masjid UGM memicu kegaduhan terkait konflik Poso dan Ambon.

“Ajaran Kristen tidak pernah menyetujui pembunuhan sebagai jalan ke surga. Jadi, pernyataan JK dianggap menyinggung ajaran tersebut,” kata Sinurat.

Sebelumnya, laporan serupa juga diajukan ke Polda Sumut pada 14 April. Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara mengklaim JK menistakan ajaran agama dalam ceramahnya. Menteri HAM Natalius Pigai mendukung penyelesaian masalah melalui dialog, bukan melalui proses hukum.

“Saya Menteri HAM tidak setuju dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Tidak ada manfaatnya, dan harus dilihat dari sisi dialog,” ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).