Anah Buah Paloh Bantah Merger NasDem-Gerindra: Tawarkan Blok Politik

Willy Aditya Menyangkal Penggabungan NasDem-Gerindra

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyangkal penggunaan istilah “merger” untuk menggambarkan hubungan politik antara NasDem dan Gerindra. Ia menegaskan bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, menawarkan konsep “blok politik” sebagai alternatif. Willy mengkritik penggunaan kata “merger” karena dianggap kurang tepat dalam konteks literatur politik.

“Lihat apa referensi kita. Pak Surya itu orang yang peduli situasi politik kita. Maka dia pakai istilah merger,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senin (13/4). Ia menilai istilah tersebut digunakan untuk mendiskreditkan partai-partai yang terlibat. Menurut Willy, istilah “merger” tidak tepat karena Indonesia lebih mengenal “koalisi” dalam konteks politik. Koalisi biasanya diterapkan saat proses pemilihan, bukan dalam pemerintahan yang berbasis sistem presidensial.

“Nih, baca, iqra’ makanya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Surya Paloh adalah Political Block. Blok politik, bukan merger,” katanya.

Willy menjelaskan bahwa blok politik merupakan kerja sama untuk menyatukan visi dan tujuan menjadi satu arus. “Kita membutuhkan blok politik yang kuat dari puncak hingga ujung. Jangan menyebut merger, ini orang yang nggak baca, nggak punya literatur politik,” tambahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sejarah pembentukan blok politik, seperti unifikasi partai Islam menjadi PPP dan partai nasionalis menjadi PDI.

Saan Mustopa: Fusi Jadi Opsi, Tidak Ada Diskusi Serius

Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, menyebut wacana penggabungan partai dengan Gerindra sebagai “fusi,” bukan merger. “Kita bahkan belum ada hal khusus soal fusi itu. Saya yakin di tempat lain juga sama,” ujar Saan di Kompleks Parlemen.

Ia mengakui kaget dengan laporan Majalah Tempo yang menyebutkan wacana merger. Saan tidak mengetahui detail pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Prabowo Subianto. “Kan kalaupun ada pertemuan, saya nggak ikut. Apa agendanya pun tidak tahu,” kata dia. Namun, ia menilai wacana tersebut wajar.

“Dan sekali lagi, ide gagasan fusi itu hal yang biasa sebagai wacana ide. Tinggal nanti bagaimana dikontekstualisasikan, banyak hal perlu dipikirkan,” imbuh Saan.

Saan mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami fusi partai di masa awal Orde Baru tahun 1973. Meski demikian, ia menekankan bahwa penerapan fusi memerlukan pertimbangan ideologi, idealisme, dan visi bersama. “Jadi orang-orang nggak paham bagaimana politik bekerja. Dia mensimplifikasi, mendiskreditkan, sehingga menafsirkan semena-mena,” tambahnya.