Puan Pastikan RUU Pemilu Tak Akan Dibahas Diam-diam

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa RUU Pemilu tidak akan dibahas secara tertutup. Ia menyampaikan, saat ini rancangan undang-undang tersebut masih dalam proses komunikasi antar partai. Meski demikian, Puan menambahkan bahwa komunikasi politik bisa dilakukan dengan cara informal, selain formal. “Komunikasi di partai politik tetap berjalan, dan itu tidak terjadi secara diam-diam,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (21/4).

Dasco: RUU Pemilu Masih dalam Simulasi dan Kajian Internal

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa RUU Pemilu masih dalam tahap simulasi serta evaluasi oleh masing-masing fraksi di DPR. Ia menekankan perlunya kehati-hatian agar hasil akhir tidak kembali dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita ingin prosesnya tidak terburu-buru, agar UU Pemilu tidak lagi di gugat,” ujarnya.

10 Isu Perubahan dalam RUU Pemilu

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan adanya 10 isu perubahan dalam RUU Pemilu. Beberapa di antaranya berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebutkan, isu-isu ini mencakup: pertama, sistem pemilu legislatif yang akan kembali diperdebatkan, apakah tetap proporsional terbuka, tertutup, atau campuran. Kedua, ambang batas parlemen yang menjadi fokus diskusi. Ketiga, ambang batas presiden yang diusulkan dihapus berdasarkan putusan MK. Keempat, jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil) yang dipertanyakan. Kelima, sistem konversi suara ke kursi di DPR.

Ketujuh, wacana pemisahan pemilu lokal dan nasional merujuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Kedelapan, digitalisasi tahapan pemilu. Kesembilan, perubahan lembaga penyelenggara pemilu yang sering dikritik. Dan terakhir, penyelesaian sengketa pemilu, yang telah lama didorong pembentukannya.

Doli menambahkan, dalam pembahasan RUU Pemilu, 5 isu kontemporer dan 5 isu klasik akan dibahas. “Beberapa isu ini sudah muncul sejak lama, dan akan menjadi bahan utama diskusi,” katanya.