Dirut Bulog: 88 titik infrastruktur pascapanen siap secara teknis

Jakarta – Perum Bulog mengungkapkan bahwa 88 dari 100 titik pembangunan infrastruktur pascapanen yang ditetapkan pemerintah sudah mencapai kesiapan teknis. Proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog, menjelaskan bahwa 12 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian sebelum semua target tercapai. “Kami sudah clear 88 titik. Masih ada 12 kabupaten/kota yang belum final,” katanya setelah rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Pembahasan Lanjutan untuk 12 Titik yang Belum Selesai

Menurut Ahmad, proses pengembangan infrastruktur pascapanen di 12 titik tersebut masih dalam pembahasan teknis. Tujuannya adalah memastikan seluruh lokasi memenuhi persyaratan administratif dan kebutuhan pembangunan. Ia menekankan bahwa pengerjaan ini dilakukan secara bertahap untuk menghindari kesalahan spesifikasi.

Pendekatan Berbasis Tipologi Wilayah

“Pembangunan infrastruktur pascapanen disesuaikan dengan karakteristik wilayah setempat,” ujarnya. Contoh yang diberikan termasuk daerah kepulauan seperti Natuna yang fokus pada penyediaan gudang untuk mendukung distribusi pangan. Di sisi lain, sentra produksi padi seperti Grobogan menerima fasilitas tambahan seperti gudang, pengering, unit penggilingan beras, serta mesin pengemasan. Di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang potensinya jagung tinggi, pembangunan diarahkan ke gudang jagung, pengering, dan mesin pipil.

Target Total dan Distribusi

Perum Bulog memiliki rencana pembangunan total 108 unit infrastruktur pascapanen yang tersebar di 92 kabupaten/kota di Indonesia. Komposisi proyek tersebut mencakup 94 gudang, 6 silo gabah, dan 8 silo jagung. Menurut Ahmad, proyek ini masih menunggu persetujuan akhir dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta konsultasi teknis dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Persetujuan dan Pertimbangan Teknis

“Setelah ditetapkan oleh Kemenko Pangan, kami meminta masukan teknis dari Kementan dan PU untuk memastikan spesifikasi sesuai kebutuhan daerah,” ungkapnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam konstruksi. Proses ini mencakup evaluasi terhadap fasilitas yang akan dibangun, termasuk ketersediaan lahan, jenis komoditas, dan kebutuhan logistik.

Upaya Memperkuat Infrastruktur Pascapanen

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah meningkatkan efisiensi penanganan hasil pertanian dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Ahmad menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur pascapanen dirancang agar berkelanjutan, dengan memperhatikan kondisi setempat dan potensi produksi.