Anggota Komisi VI ingatkan antisipasi dampak kenaikan BBM nonsubsidi

Dari Jakarta, anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan perlunya pemerintah memperhatikan dampak peningkatan harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Hal ini mencakup peralihan penggunaan bahan bakar dari jenis nonsubsidi ke subsidi, serta kenaikan biaya kebutuhan pokok. Ia memperhatikan khususnya dampak terhadap kelompok masyarakat menengah, karena kenaikan harga tersebut berpotensi mengurangi kemampuan beli rumah tangga.

Kondisi ini dapat memicu fenomena “turun kelas energi”, yaitu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi,” kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut Firnando, pergeseran ini perlu diawasi secara lebih ketat untuk memastikan subsidi tetap tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa BBM subsidi seharusnya tidak diakses oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dalam distribusi dan penyaluran di lapangan. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan dampak tidak langsung melalui sektor logistik. Dengan mendorong adanya kontrol terhadap tarif logistik, termasuk melalui pemberian berbagai insentif, agar biaya distribusi tidak meningkat dan memicu kenaikan harga barang.

Pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, serta stabilisasi harga pangan dan kontrol tarif logistik harus menjadi prioritas,” kata Firnando.

Stabilitas harga bahan bakar subsidi

Pemerintah menegaskan harga BBM subsidi tetap stabil hingga 18 April 2026. Namun, ada peningkatan signifikan pada BBM nonsubsidi, di antaranya Pertamax Turbo yang kenaikan harganya dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23