BPK persiapkan peran sebagai anggota UN BoA 2026 – 2032

Bali menjadi tempat penyelenggaraan konferensi pengenalan United Nations Board of Auditors (UN BoA) yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada 20 hingga 27 April 2026. Acara ini bertujuan mempersiapkan BPK untuk menjalankan fungsi sebagai anggota UN BoA periode 2026–2032. Konferensi ini dianggap sebagai langkah kunci dalam membangun kontribusi Indonesia terhadap akuntabilitas global serta peran dalam kerja sama multilateral.

Wakil Ketua BPK bagikan pengalaman audit PBB

Dalam acara tersebut, Wakil Ketua BPK Budi Prijono memaparkan pengalaman mengenai audit yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, pemeriksaan terhadap entitas PBB, terutama misi pemeliharaan perdamaian dan misi pendukung, dilakukan dalam lingkungan yang kompleks dan multi-dimensi. Dalam konteks ini, mandat yang beragam, risiko operasional, serta dinamika budaya lintas negara menjadi faktor utama.

“Pemeriksaan atas entitas PBB, khususnya misi pemeliharaan perdamaian dan misi pendukung, dilaksanakan dalam lingkungan yang kompleks dan multi dimensional dengan mandat yang beragam, risiko operasional, serta dinamika lintas budaya,” ujar Budi Prijono.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan audit PBB tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kemampuan adaptasi, pertimbangan profesional yang matang, kesadaran budaya, serta kepatuhan ketat terhadap aturan PBB. Hal ini penting karena auditor BPK mewakili institusi serta kepercayaan Indonesia di tingkat internasional.

Wakil Menteri Luar Negeri apresiasi keanggotaan BPK di UN BoA

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir memberikan ucapan selamat kepada BPK atas keanggotaan di UN BoA. Ia menyebut ini sebagai pencapaian sejarah bagi lembaga tersebut maupun bagi Indonesia. “Keanggotaan Indonesia menunjukkan tingginya kepercayaan internasional terhadap kredibilitas BPK, serta memperkuat peran strategis Indonesia dalam sistem multilateral,” kata Arrmanatha.

“Di tengah meningkatnya tuntutan reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNBoA memiliki peran penting tidak hanya dalam pengawasan keuangan, melainkan juga dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan integritas, untuk menjaga kredibilitas organisasi,” ujarnya.

Konferensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari BPK dan Kementerian Luar Negeri, termasuk Direktur Jenderal, Staf Ahli, serta 102 pemeriksa organisasi internasional. Rangkaian kegiatan akan diisi oleh narasumber dari PBB dan anggota Audit Operations Committee (AOC) UN BoA, yang akan berbagi pengetahuan tentang tata kelola organisasi PBB, praktik audit internasional, dan tantangan operasional dalam lingkungan pemeriksaan PBB.