Akademisi sebut program biodiesel efektif tekan impor BBM

Di Jakarta, profesor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali, mengatakan bahwa kebijakan wajib biodiesel berperan penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), terutama solar. Menurutnya, kebijakan ini menawarkan peluang besar untuk menggantikan solar, terlebih dengan keberadaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah serta teknologi pengolahan yang sudah cukup matang di dalam negeri.

Kebijakan Biodiesel dan Penghematan Devisa

Program biodiesel, menurut Rhenald, secara signifikan mampu mengurangi jumlah impor solar, sehingga membantu memperbaiki neraca perdagangan energi. Ia menyebut bahwa kebijakan ini dapat menghemat devisa hingga 8-10 miliar dolar AS per tahun. Untuk memastikan kelangsungan program, ia menekankan perlunya pengelolaan industri kelapa sawit yang baik, termasuk upaya mencegah deforestasi, menjaga lingkungan, dan menghormati hak masyarakat adat.

“Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program itu bisa menghemat devisa hingga 8-10 miliar dolar AS per tahun,” ujarnya.

Menurut Rhenald, peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) ke sektor energi bisa mengurangi pasokan pangan, yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Ia menambahkan bahwa konflik antara kebutuhan pangan dan energi perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini.

Progres Pengembangan Biodiesel

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menyoroti peran besar pengembangan bioenergi melalui kebijakan biodiesel dalam mengurangi impor BBM fosil. Indonesia terus mendorong program ini mulai dari B1 hingga B50, yang rencananya dijalankan pada Juli 2026. Program tersebut, katanya, telah mengurangi ketergantungan terhadap solar impor hingga sekitar 50 persen.

“Salah satu keberhasilan kita saat ini adalah substitusi solar impor dengan biodiesel sawit,” katanya.

Sejak 2008, penerapan biodiesel dilakukan secara bertahap mulai dari B1 hingga B25, dengan pendukung dana dari pungutan ekspor sawit yang diawasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Tungkot menyoroti bahwa penggunaan biodiesel telah membantu menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kiloliter.

Menurut Tungkot, kebijakan biodiesel 2025 berhasil menghemat sekitar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi sebesar 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Selain itu, program B40 meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel, mencapai Rp20,43 triliun. Ia menekankan bahwa bioenergi sawit menjadi bagian vital dari upaya Indonesia mencapai swasembada dan kemandirian energi di masa depan.

Tungkot menjelaskan bahwa penggunaan biodiesel lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Ia menambahkan bahwa konsumsi energi fosil global menyumbang sekitar 70-80 persen emisi, yang memicu perubahan iklim dan pemanasan global. “Dengan bioenergi sawit, Indonesia berkontribusi mengurangi emisi global, sehingga tidak hanya memperbaiki lingkungan, tapi juga bukan faktor merusaknya,” ujarnya.

Menurut Tungkot, peningkatan penggunaan biodiesel juga memberikan dampak luas pada sektor ekonomi. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini meningkatkan permintaan terhadap CPO, sehingga dapat membantu menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya terus meningkatkan produktivitas kebun sawit dan memperbaiki teknologi pengolahan bioenergi agar semakin efisien.