SPKS dorong percepatan PSR untuk perkuat sektor hulu

Di Jakarta, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menekankan pentingnya percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna memperkuat sektor hulu perkebunan sawit. Mereka menilai inisiatif ini menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas petani serta memastikan pasokan bahan baku bagi kebijakan biodiesel B50 yang akan berlaku pada 1 Juli 2026.

Ketua SPKS, Sabarudin, mengatakan pelaksanaan PSR masih tergolong lambat, dengan tingkat serapan di bawah 50 persen setiap tahun. “Realisasi peremajaan sawit rakyat masih jauh dari target,” ujarnya. Menurut dia, program ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memenuhi kebutuhan bahan baku energi nasional.

Kendala di Lapangan

SPKS mencatat sejumlah hambatan utama yang menghambat keberhasilan PSR. Masalah legalitas lahan dan kesulitan ekonomi selama masa replanting menjadi tantangan utama. Salah satu faktor kritis adalah kehilangan pendapatan petani selama tanaman belum mencapai masa panen.

“Selama replanting, petani kehilangan penghasilan. Maka skema pembiayaan harus mencakup kebutuhan hidup mereka, bukan hanya biaya tanam,” tambah Sabarudin.

Peningkatan Dana Bantuan

Menurut Sabarudin, dana bantuan PSR perlu ditingkatkan dari Rp60 juta per hektare menjadi Rp90 juta per hektare. Ia berargumen bahwa peningkatan anggaran ini akan memastikan pendanaan mencakup biaya teknis peremajaan serta mengatasi kesulitan ekonomi petani selama transisi.

“Program PSR terbukti mampu meningkatkan produktivitas sawit rakyat secara signifikan,” katanya. “Dengan peremajaan, hasil panen bisa naik hingga dua kali lipat, dari sekitar 10 ton menjadi 20 ton Tandan Buah Sawit (TBS) per hektare per tahun atau lebih.”

Potensi Produktivitas

SPKS mengungkapkan bahwa produktivitas maksimal bisa mencapai 20–30 ton TBS per hektare per tahun jika didukung praktik budidaya yang optimal. Mereka menilai peningkatan ini sangat strategis dalam mendukung implementasi biodiesel B50 yang mulai diterapkan pada 2026.

Program B50, menurut Sabarudin, memerlukan pasokan minyak kelapa sawit (CPO) dalam volume besar dan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.