Special Plan: BPH Migas pastikan penyaluran BBM semakin akurat dan tepat sasaran
BPH Migas pastikan penyaluran BBM semakin akurat dan tepat sasaran
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), serta PT Pertamina Patra Niaga berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026). Tujuan utama dari kerja sama ini adalah memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih efektif dan terarah kepada masyarakat yang layak.
Kolaborasi lintas sektor untuk optimalkan subsidi energi
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, sinergi antara institusi terkait merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan subsidi energi. “Integrasi data kendaraan bermotor yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan secara bersama-sama akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan akurasi penyaluran BBM subsidi,” ujarnya usai mengikat PKS.
“Kerja sama ini juga membantu memastikan transparansi layanan publik dan pengawasan penyaluran BBM secara menyeluruh,” tambah Wahyudi, menekankan peran data dalam pengendalian konsumsi.
Pertukaran data kendaraan bermotor akan digunakan untuk mengatur dan memantau penggunaan BBM jenis tertentu (JBT) serta khusus penugasan (JBKP). Dengan sistem digital yang terpadu, BPH Migas dapat memperketat pengawasan distribusi dan mencegah adanya penyalahgunaan yang tidak sesuai aturan.
“Mencegah adanya fraud oleh oknum konsumen yang melakukan pengisian BBM di luar ketentuan menjadi prioritas dari integrasi ini,” tambah Wahyudi.
Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama tersebut. “Ini menjadi perpanjangan dan penyempurnaan dari kerja sama yang telah berjalan, serta memperkuat upaya distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menjelaskan, data kendaraan yang diintegrasikan bisa digunakan secara lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. “Dengan sistem yang terpadu, masyarakat akan mendapatkan layanan lebih baik,” tambahnya.
“Integrasi data ini juga mendukung validasi proses yang lebih cepat dan presisi,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.
Dalam acara tersebut, hadir pula sejumlah tokoh, seperti Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dan Fathul Nugroho, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, serta Plh Direktur BBM BPH Migas Nuryanti Wijayanti.