Gubernur Koster pastikan peletakan batu pertama PSEL dilakukan 8 Juli

Denpasar, Bali (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan bahwa pembukaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) akan berlangsung pada 8 Juli 2026. “Sebelumnya, rencana groundbreaking dijadwalkan pada 30 Juni, tetapi dengan mempertimbangkan hari yang baik, tanggal 8 Juli dipilih sebagai awal pembangunan, ujar Koster pada Rabu, 22 April 2026, di Denpasar, Bali.

“Pembukaan proyek ini diatur agar lebih optimal, karena tanggal 8 Juli dianggap lebih baik untuk mulai pekerjaan,” tambahnya.

Koster menjelaskan penjelasan tersebut di hadapan ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa terkait isu sampah di Bali, setelah TPA Suwung ditutup. Ia menegaskan bahwa selain upaya pengelolaan sampah dari sumber, seperti di TPS3R dan TPST, pemerintah juga sedang mempersiapkan PSEL.

Pemerintah Daerah Bali menyatakan lahan seluas enam hektare telah siap di kawasan Pelindo, Benoa, dan saat ini sedang mengurus izin AMDAL sebelum peletakan batu pertama dimulai. “Perjanjian ini telah disepakati bersama Danantara, dengan durasi konstruksi sebesar 1 tahun 3 bulan, yang setara 15 bulan, tambahnya.”

Menurut Koster, jika pembangunan dimulai pada Juli 2026, proyek akan rampung pada awal November 2027, lalu ditambah satu bulan untuk finalisasi. Maka, PSEL siap dioperasikan oleh BUPP yang dikelola Danantara pada Desember 2027.

Kepada peserta aksi, Koster menyebutkan bahwa penanganan sampah membutuhkan waktu yang tidak singkat. “Sambil menantikan PSEL beroperasi, pemerintah Daerah Denpasar dan Badung tetap aktif dalam pemasangan mesin di TPST,” ujarnya. Ia menambahkan, TPST akan dihentikan setelah PSEL berjalan, karena setiap hari dibutuhkan sampah sebanyak 1.200 ton, dengan 700 ton dari Denpasar dan 500 ton dari Badung.

Kepala BEM PM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menyatakan mahasiswa bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di sumber, termasuk kegiatan pemilahan di kampus. Namun, ia menekankan bahwa mahasiswa mengharapkan pemerintah lebih serius dalam menyelesaikan masalah sampah hingga teknologi baru siap digunakan, melalui audit terbuka terhadap proses