BP Tapera: SKB Dua Menteri Jadi Solusi Perizinan Lahan Perumahan Subsidi

Langkah Strategis untuk Mempercepat Ketersediaan Hunian Layak

Jakarta – BP Tapera mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) antara dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menjadi solusi untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan lahan perumahan subsidi. Kebijakan ini, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, adalah upaya strategis untuk menghadapi tantangan utama dalam memperluas penawaran rumah bagi masyarakat dengan penghasilan rendah.

Dengan adanya SKB ini, kami optimistis kendala perizinan lahan dapat terurai sehingga pengembang memiliki kepastian dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” kata Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pemimpin BP Tapera menyambut baik hasil diskusi di tingkat menteri yang membahas penyelesaian masalah perizinan lahan untuk pengembangan perumahan. Rapat tersebut diadakan di kediaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Dalam sesi tersebut, pemerintah sepakat mengeluarkan SKB dua menteri sebagai dasar untuk mempercepat proses pengurusan izin lahan.

Kebijakan ini memungkinkan lahan yang sebelumnya terhambat dapat kembali diproses, asalkan memenuhi syarat mendapat rekomendasi dari kepala daerah dan memenuhi kriteria lingkungan yang layak. BP Tapera menilai bahwa sinergi antar kementerian melalui SKB ini akan memperkuat sistem pembiayaan perumahan, terutama dalam mendukung distribusi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).