Pengamat: Insentif langkah strategis pengembangan kendaraan listrik

Jakarta – Dalam upaya mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia, Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik, menyarankan pemerintah untuk memperkuat regulasi yang lebih menyeluruh. Hal ini dilakukan di tengah tekanan harga energi global yang memengaruhi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

“Insentif kendaraan listrik tetap menjadi faktor penting dalam strategi pengembangan sektor ini. Dari segi operasional, kendaraan listrik memberikan efisiensi biaya yang jauh lebih baik,” kata Agus dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, adanya insentif membuat pengeluaran energi untuk kendaraan listrik hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan, yang jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional yang bisa mencapai jutaan rupiah. Pemerintah juga menyiapkan insentif energi yang terus meningkat sejak 2020. Angka subsidi energi mencapai Rp95,7 triliun pada tahun tersebut, lalu naik hingga Rp159,6 triliun pada 2023. Di 2024, subsidi bertambah menjadi Rp203,4 triliun, sedangkan pada 2025 total subsidi dan kompensasi mencapai Rp394,3 triliun. Untuk RAPBN 2026, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,06 triliun.

Agus menekankan bahwa kebijakan transisi energi tidak boleh bersifat sebagian saja. Ia berharap skema insentif untuk kendaraan listrik diperbaiki agar lebih efektif. Satu rekomendasi yang diajukan adalah menghubungkan pembelian EV dengan mekanisme tukar tambah (trade-in) kendaraan lama berbahan bakar minyak. Menurutnya, kebijakan kendaraan listrik perlu dirancang secara menyeluruh agar transisi energi tidak hanya meningkatkan jumlah kendaraan, tetapi benar-benar mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tingginya konsumsi energi, khususnya dari sumber fosil, mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Upaya ini bertujuan menuju transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dalam pernyataannya, Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah sedang memperkuat industri kendaraan listrik, menyediakan infrastruktur pendukung, serta memberikan insentif agar adopsi EV bisa dilakukan secara terpadu. Selain itu, insentif tersebut dirancang untuk memperkuat kemandirian energi nasional.