Bupati Ini Terkaya di Jawa, tapi Rakyatnya Menderita

Di tengah tantangan ekonomi rakyat, gaya hidup mewah para pejabat sering kali memicu ketidakpuasan publik. Fenomena ini bukan baru, melainkan fenomena yang terus berlangsung sejak zaman kolonial. Masa tanam paksa menjadi salah satu faktor yang memperkuat sistem ini, dengan kekayaan daerah yang terus mengalir ke tangan elite, termasuk para bupati.

Bupati Cianjur, Jawa Barat, pada awal abad ke-19, merupakan contoh nyata dari elit yang kaya, meski rakyatnya terus menderita. Di masa itu, Cianjur dikenal sebagai daerah paling makmur di Jawa, terutama karena menjadi penghasil kopi terbesar di Priangan. Sejarawan Jan Breman dalam bukunya *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa* (2014) menyebutkan, produksi kopi pada 1806 mencapai sekitar satu juta lima ratus ribu biji. Kekayaan yang dihasilkan dari sistem ini memperkaya posisi bupati dan elite lokal, tetapi rakyat justru menjadi pihak yang paling terbebani.

Feodalisme Tidak Terang

Menurut Nina Herlina Lubis dalam *Kehidupan Kaum Menak Priangan* (1998), para bupati pada masa itu memiliki pendapatan dari gaji, pajak, dan praktik feodalisme yang tersembunyi. Kekuasaan mereka tidak hanya mengatur pemerintahan, tetapi juga memastikan keuntungan yang besar terus mengalir ke atas, sementara rakyat terpinggirkan.

Kerja keras para petani menjadi fondasi kekayaan daerah, tetapi hasilnya lebih banyak dialirkan ke kas kolonial. Bupati Cianjur, dalam catatan Breman, dikenal dengan gaya hidup mewah. Ia sering berkeliling menggunakan kereta berlapis emas, seperti bangsawan besar.

“Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang itu akan dijual kepada kepala bawahannya,” tulis Breman.

Kemewahan yang Membebani

Kemewahan bupati bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga berdampak ke wilayah lain. Pegawai kolonial asal Belanda, Multatuli, dalam novelnya *Max Havelaar* (1860), menyoroti bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru memberatkan daerah yang dikunjungi.

“Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan, begitu juga kuda-kudanya,” tulis Multatuli.

Nina Herlina Lubis menjelaskan, kondisi ini disebabkan oleh perspektif kekuasaan pada masa itu. Kabupaten dipandang sebagai panggung, dengan bupati sebagai pemeran utama yang wajib menampilkan kemegahan.

“Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat,” ungkap Nina.

Sejarah membuktikan pola ini terus berulang. Kekuasaan sering kali beriringan dengan kemewahan elite, sementara rakyat terus menanggung penderitaan. Maka, kekayaan Bupati Cianjur pada masa tanam paksa, meski mencerminkan keberhasilan ekonomi daerah, juga menjadi bukti ketidakadilan struktural yang mengakar hingga kini.