AFTECH sebut blockchain dapat perkuat transparansi program pemerintah

Transparansi dalam penerapan teknologi blockchain

Di Jakarta, pada Rabu, Claudia Kolonas, wakil ketua umum IV Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di bidang Investasi dan Financial Wellness, menjelaskan bahwa teknologi blockchain bisa digunakan untuk memperkuat kejelasan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Menurutnya, potensi teknologi ini tidak terbatas pada sektor keuangan, melainkan juga dapat diterapkan dalam bidang sosial maupun sektor riil.

“Pemanfaatan teknologi blockchain pada inovasi seperti CBDC atau program MBG, serta pengembangan peternakan sapi perah, memiliki banyak peluang,” ujarnya.

Claudia menambahkan, teknologi blockchain dapat menjadi alat untuk mencatat setiap transaksi finansial dalam berbagai inisiatif pemerintah. Keunggulan utamanya, yaitu transparansi, akan memudahkan pemantauan program dari awal hingga akhir.

Kementerian Ekraf dan inisiatif blockchain

Kementerian Ekraf, lembaga di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif, telah mengambil langkah konkret dengan mengadakan kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi Baliola pada Oktober 2025. MoU ini bertujuan untuk mempercepat adopsi blockchain dalam sektor ekonomi kreatif.

Direktur Teknologi Digital Baru Kementerian Ekraf, Dandy Yudha Feryawan, mengatakan bahwa teknologi blockchain bisa mengatasi tantangan dalam pencatatan hak cipta, kepemilikan aset, dan keaslian IP. Dengan sistem ini, pelaku kreatif di Indonesia dapat dilindungi secara lebih efektif.

Contoh penerapan di lembaga pendidikan

Salah satu contoh nyata penggunaan blockchain adalah pada ijazah mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Pesepakbola Pratama Arhan menjadi lulusan pertama yang memperoleh sertifikat pendidikan menggunakan teknologi ini.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa blockchain bukan hanya untuk aset kripto atau investasi spekulatif, tetapi juga bisa menjadi solusi dalam pengelolaan dokumen penting seperti ijazah.