KPK: Tidak semua kasus korupsi kepala daerah karena biaya politik mahal
KPK: Tidak Semua Kasus Korupsi Kepala Daerah Disebabkan Biaya Politik Mahal
Dari Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tidak semua kasus dugaan korupsi yang menimpa pejabat daerah hasil Pilkada 2024 disebabkan oleh biaya politik yang tinggi. “Beberapa kasus melibatkan alasan lain selain biaya politik tinggi, seperti kepentingan pribadi atau kebutuhan operasional seperti tunjangan hari raya (THR),” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, saat memberi keterangan kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.
Kerentanan Korupsi Teridentifikasi dalam Kajian 2025
KPK menemukan kerentanan yang memudahkan praktik korupsi, meski biaya politik tetap menjadi faktor penting. Direktorat Monitoring KPK melakukan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antara pengeluaran politik dan celah korupsi.
“Meski demikian, KPK tetap mengamati adanya hubungan erat antara pengeluaran politik dan kelemahan dalam praktik korupsi,” tambah Budi.
Dalam temuan kajian tersebut, KPK menyebutkan beberapa sektor rentan, seperti pengadaan logistik pemilu, praktik politik uang baik di tingkat pemilih maupun elite, serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan birokrasi dan fasilitas negara.
Delapan Kepala Daerah Ditangkap dalam Operasi 2025
Sejak awal tahun 2025 hingga 18 April 2026, KPK telah menetapkan delapan pejabat daerah hasil Pilkada 2024 sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT). Diantaranya adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Di tahun 2026, KPK kembali menangkap empat kepala daerah, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, serta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Kasus Balas Budi juga Terjadi Usai Pemilihan
KPK memperkirakan praktik korupsi tetap muncul setelah pejabat daerah terpilih, seperti upaya membalas budi melalui pemberian jabatan, pengaturan proyek, atau pemulusan izin. Hal ini menunjukkan bahwa dampak biaya politik bisa terus berlanjut meski masa jabatan telah dimulai.