Polri Bentuk Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan

Jakarta – Dalam upaya menangani kasus penyelundupan yang merugikan negara, Polri telah membentuk Satgas Gakkum khusus. “Satuan tugas tersebut dibentuk untuk menindak tindak pidana penyelundupan yang merugikan kekayaan negara,” tutur Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.

“Melalui surat perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kita memiliki alat untuk menegakkan hukum secara konsekutif terhadap penyelundupan,” jelas Ade.

Direktur tersebut menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung visi presiden Prabowo Subianto, yaitu penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan. “Presiden memberikan arahan agar Polri menegakkan hukum secara tegas terhadap semua bentuk tindak pidana yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara, kerugian keuangan, atau merugikan kekayaan negara,” tambahnya.

Ade menyebutkan bahwa operasi Satgas Gakkum Penyelundupan bertujuan menangani berbagai bentuk tindak pidana penyelundupan, termasuk ekspor ilegal dan impor ilegal. Selain itu, target juga mencakup penyelundupan sumber daya alam serta hasil lingkungan hidup. “Kasus penyelundupan dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang dilakukan melalui kawasan pabean dengan modus seperti under invoicing, serta yang dilakukan secara fisik di luar kawasan pabean,” jelasnya.

Direktur menambahkan bahwa Satgas ini telah dibentuk di tingkat Polda se-Indonesia. “Langkah Polri menegakkan hukum secara tegas terhadap penyelundupan merupakan bukti nyata komitmen dalam melindungi perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurut Ade, pembentukan Satgas ini bertujuan melindungi kekayaan negara, menjaga alat penerimaan negara, serta memastikan penegakan hukum yang tegas tanpa memandang bulu. “Dengan demikian, keberadaan Satgas Gakkum Penyelundupan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi yang menjadi fondasi kedaulatan negara,” tutupnya.