Pemprov Papua Tengah Terlibat 4 OPD untuk Menangani Korban Tragedi di Puncak

Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah sedang menggandeng empat organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya memberikan layanan yang maksimal kepada korban insiden kemanusiaan di Kabupaten Puncak. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyampaikan bahwa gubernur meminta tim penangani korban untuk menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak.

“Gubernur Papua Tengah meminta kita agar semua korban tragedi di Puncak mendapatkan penanganan yang memadai,” ujar Silwanus Sumule di Nabire, Senin.

Menurut Sumule, beberapa korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Nabire dan Jayapura. Bahkan, satu di antaranya akan menjalani operasi di Nabire. Untuk mengoptimalkan penanganan, Pemprov Papua Tengah membentuk tim khusus yang melibatkan empat OPD, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan keterlibatan Dinas PPPA, menurut Sumule, adalah memastikan korban, terutama perempuan dan anak-anak, memperoleh perlindungan serta bimbingan selama proses pemulihan. Tim ini bekerja selama masa darurat yang ditetapkan Pemkab Puncak, yaitu 14 hari, dengan fokus pada pelayanan darurat dan pengumpulan informasi tentang korban.

Dalam upaya ini, Pemprov Papua Tengah memanfaatkan berbagai program di bidang kesehatan dan sosial. Termasuk, adanya bantuan beasiswa bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat insiden di Puncak. Pemerintah provinsi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti gereja, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Tengah, serta pemerintah pusat.

“Pemprov tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Keselamatan warga adalah prioritas utama, sehingga siapapun harus diberi bantuan, tidak peduli kondisinya seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 14 April 2026, terjadi penembakan di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Puncak, yang mengakibatkan sejumlah warga sipil menjadi korban, baik luka-luka maupun meninggal. Komnas HAM mencatat setidaknya 12 korban jiwa dari kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, saat TNI melakukan operasi terhadap kelompok separatis TPNPB-OPM.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengecam konflik bersenjata antara TNI-Polri dan OPM yang menewaskan korban sipil. Ia menyatakan komitmen untuk mengurus seluruh kebutuhan kesehatan para korban yang mengalami cedera.