Menhut minta daerah rawan segera tetapkan status siaga karhutla

Kamis, di Pontianak, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak provinsi-provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk segera mengumumkan status siaga. Langkah ini, menurutnya, memungkinkan pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran dan intervensi langsung ke lapangan saat kejadian terjadi.

“APBN tidak ada batasnya, dan pemerintah pusat siap mendukung daerah rawan karhutla yang menetapkan status siaga. Dengan demikian, penanganan dapat dimulai lebih cepat,” jelas Antoni.

Dukungan anggaran tersebut, kata Antoni, diberikan secara terbuka untuk mempercepat upaya pencegahan sejak awal. Ia menekankan bahwa langkah preventif sangat penting, terutama di daerah seperti Kalimantan Barat yang memiliki lahan gambut.

BNPB, di bawah kepemimpinan Letjen TNI Suharyanto, menegaskan anggaran untuk penanggulangan karhutla tetap siap tanpa batasan, meski ada kebijakan efisiensi lainnya. “APBN diperuntukkan khusus untuk penanggulangan bencana, termasuk karhutla. Tidak ada pengurangan anggaran, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan,” tutur Suharyanto.

“Operasi modifikasi cuaca telah dilakukan, dan hujan yang terjadi sebagian besar dipengaruhi upaya ini,” tambahnya.

Untuk memperkuat respons, pemerintah juga menyiapkan dukungan pemadaman melalui udara jika api meluas. Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat prioritas dengan dua unit pesawat awal yang akan ditambah sesuai kebutuhan. “Kalimantan Barat hari ini memiliki dua pesawat, dan jumlahnya akan ditingkatkan jika kebakaran membesar,” ujar Suharyanto.

Dengan skema anggaran yang fleksibel, pemerintah memastikan sumber daya, baik personel, peralatan, maupun teknologi, dapat dimobilisasi tanpa hambatan. Tujuannya, menurut Antoni, adalah meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, serta potensi gangguan lintas negara.

Langkah ini juga mencakup pengendalian tinggi muka air tanah dengan teknik seperti pembasahan kembali lahan gambut dan pengelolaan sistem irigasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan peringatan BMKG terkait cuaca kering yang berpotensi memicu karhutla.