BNPB: Cagar Budaya Perlu Perlindungan Berbasis Mitigasi Risiko Bencana

Jakarta, Rabu — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti perlunya pergeseran pendekatan pengelolaan cagar budaya Indonesia dari respons reaktif ke strategi mitigasi risiko. Perubahan ini bertujuan melindungi kekayaan sejarah dari ancaman bencana alam yang semakin sering terjadi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa sebagai negara yang memiliki banyak situs budaya, Indonesia harus mengintegrasikan perlindungan tersebut ke dalam sistem ketangguhan bencana berkelanjutan.

Berdasarkan catatan hingga 13 April 2026, telah terjadi 748 kejadian bencana, utamanya banjir dan cuaca ekstrem. Situs sejarah, kata Abdul, turut berada dalam risiko kerusakan akibat fenomena tersebut. Dalam keterangannya, ia menyoroti sejumlah peristiwa sebelumnya, seperti Tsunami Aceh 2004 yang menghancurkan lebih dari 50 titik budaya dan banjir besar November 2025 yang merusak puluhan situs di Sumatera.

“Cagar budaya rentan terkena dampak bencana maupun konflik. Dengan menggabungkan pengelolaan berbasis risiko, kita bisa melindungi warisan sejarah secara lebih efektif,” ujar Abdul Muhari.

Kondisi serupa juga dialami bangunan kolonial di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, yang terus terancam oleh ancaman rob. Selain itu, Gempa Yogyakarta 2006 memberi pelajaran berharga, karena mengakibatkan kerusakan pada struktur Candi Borobudur dan Prambanan. Abdul menambahkan bahwa cagar budaya seharusnya tidak hanya dilindungi secara fisik, tetapi juga digunakan sebagai sumber pembelajaran, karena manuskrip dan artefak kuno sering menyimpan informasi tentang pola bencana masa lalu.

Strategi Penguatan Perlindungan Cagar Budaya

Dalam upaya meningkatkan perlindungan, BNPB mengusulkan beberapa langkah, antara lain pemetaan risiko berbasis data spasial melalui platform InaRISK, penguatan struktur bangunan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar situs budaya. Usulan ini dipresentasikan dalam seminar “Cagar Budaya yang Tangguh Bencana Berkelanjutan” di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (14/4), yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

BNPB juga mengambil contoh dari pengalaman Jepang setelah Tsunami Tohoku 2011. Kolaborasi lintas sektor dan konsep build back better, yang mendorong pembangunan dengan standar ketahanan lebih tinggi, berhasil menyelamatkan aset budaya secara sistematis. Langkah serupa, kata Abdul, bisa diadopsi untuk memperkuat keberlanjutan cagar budaya di Indonesia.