PUPR Kalsel Bentuk Tim Dewan SDA untuk Atasi Banjir dan Kekeringan

Banjarmasin – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan Tim Dewan Sumber Daya Air (SDA) sebagai upaya mengatasi tantangan seperti banjir, kekeringan, serta permasalahan lingkungan. Tim ini berfungsi mengkoordinasikan kebijakan dan program yang relevan, serta memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan air. Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alain Filmore Harris, menjelaskan bahwa isu terkait sumber daya air memengaruhi wilayah luas, termasuk lintas kabupaten/kota dan provinsi. “Kondisi ini membutuhkan perhatian serius serta kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor kritis dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait air,” katanya di Banjarbaru, Rabu.

Koordinasi Sebagai Kunci Penyelesaian Masalah

Pembentukan Dewan SDA di tingkat provinsi memiliki peran strategis sebagai pusat pengaturan kebijakan dan kepentingan bersama. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menekankan pentingnya lembaga ini untuk menyelaraskan upaya pengelolaan air secara lebih efektif. Alain menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel harus segera membentuk dewan tersebut, karena keanggotaan saat ini belum terbentuk secara aktif. “Pertemuan ini bertujuan menghasilkan tim yang akan merancang struktur dewan, sehingga masalah seperti banjir, kekeringan, alih fungsi lahan, hingga pencemaran sungai dapat diatasi melalui mekanisme yang terorganisir,” jelasnya.

“Hari ini kita memulai pembentukan tim pemilihan anggota Dewan SDA. Anggota akan diambil dari perwakilan instansi seperti Bapeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan, dan BMKG,” ujar Dewi Noviaty Azizah, Kepala Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai PUPR Kalsel.

Dewi menambahkan bahwa Dewan SDA di Kalsel sebenarnya telah dibentuk sejak 2014, tetapi sempat mengalami kevakuman selama beberapa waktu. “Tim ini bertugas memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengevaluasi ketersediaan air, menyusun Indeks Ketahanan Air (IKA), serta menghadapi potensi bencana seperti banjir dan kekeringan,” katanya.

Pengelolaan Air yang Terintegrasi

Dengan adanya tim ini, Pemprov Kalsel berharap proses penyusunan dewan dapat terealisasi lebih cepat, sehingga mampu menghasilkan solusi nyata untuk permasalahan air di wilayahnya. Dewi menekankan bahwa integrasi pengelolaan air menjadi prioritas, agar tata kelola dapat berjalan berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika lingkungan.