Mendukbangga: Program MBG Bagian Upaya Cegah Keluarga Risiko Stunting

Kabupaten Pemalang menjadi lokasi kunjungan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif. Ia menekankan bahwa program ini memiliki peran penting dalam mencegah keluarga yang berisiko mengalami stunting. “MBG bukan sekadar inisiatif biasa, karena melibatkan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kesalahan sasaran bahkan sedikit pun bisa berdampak signifikan,” ujarnya dalam pernyataan di Jawa Tengah, Kamis.

Keluarga Risiko Stunting Memerlukan Perhatian Khusus

Wihaji menjelaskan, jumlah keluarga risiko stunting (KRS) di Indonesia mencapai sekitar 8,6 juta. “Faktor lingkungan, seperti akses air bersih, kondisi rumah tidak layak huni, dan pola makan yang buruk, menjadi penyebab utama kekurangan gizi pada balita,” tambahnya. Dalam kunjungan ke Pemalang, ia menemukan kondisi rumah warga yang memprihatinkan, di mana jarak antara dapur dan WC terlalu dekat, tidak memenuhi standar kelayakan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Wihaji menegaskan kerja sama dengan lembaga seperti Baznas dan rumah zakat dilakukan guna meningkatkan fasilitas sanitasi dan memastikan asupan gizi terpenuhi. “Program MBG akan menjadi bagian dari strategi integratif, di mana kualitas pangan dan lingkungan hidup harus dipertimbangkan bersama,” katanya.

Target Penurunan Angka Stunting Tahun Ini

Dalam kunjungan ke Kabupaten Pemalang, Mendukbangga Wihaji menyampaikan target penurunan angka stunting hingga 18,8 persen pada tahun ini, dari angka sebelumnya 19,8 persen. “Kita harus menekan angka ini hingga 14 persen pada 2029, karena stunting menyangkut kualitas generasi masa depan,” imbuhnya.

“Ini tidak bisa dibiarkan, karena setiap 10 balita, sekitar dua di antaranya mengalami stunting,” kata Wihaji, menyoroti tingginya prevalensi masalah gizi ini.

Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh satu kementerian. “Perlu pendekatan Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Kepala daerah adalah yang paling tahu situasi lokal, sehingga semua pihak harus terlibat secara aktif,” ujarnya.