Indonesia Tetap Netral dalam Konflik AS-Iran, Tegaskan Ketua MPR

Jakarta – Dalam pertemuan dengan para pemimpin pesantren serta Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara ini tetap berdiri netral di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. “Indonesia, sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, tidak mungkin memihak dalam situasi seperti ini,” ujarnya, Rabu.

Muzani menyoroti bahwa dalam kondisi konflik, Indonesia berkomitmen untuk terus menjajaki solusi perdamaian. Menurutnya, diplomasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan perbedaan antarpihak. “Negara kita harus terus mendorong upaya-upaya yang mengarah pada kesepakatan damai,” tambahnya.

“Para ulama dan pemimpin pesantren yang hadir serta yang belum hadir di sini, berharap Indonesia menjadi aktor penting dalam menciptakan budaya damai di Timur Tengah,” kata Muzani.

Pendirian ini juga disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui komunikasinya dengan para pemimpin negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi. Muzani menyebut bahwa amanat konstitusi, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, mengharuskan Indonesia menjadi penengah dalam konflik regional. “Kita harus percaya bahwa diplomasi dan perundingan, yang telah puluhan tahun menjaga perdamaian dunia sejak Perang Dunia Kedua, masih relevan,” lanjutnya.

Ketua MPR juga menyampaikan apresiasi kepada Arab Saudi atas sikap objektifnya di tengah situasi yang kritis di Timur Tengah. Meski perundingan antara AS dan Iran di Pakistan belum berbuah kesepakatan, Muzani optimis bahwa langkah-langkah diplomasi akan terus berjalan. “Kita perlu menguatkan kepercayaan pada kemampuan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog,” tutupnya.

Sikap netral Indonesia dianggap penting sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisinya sebagai negara penghubung antarbangsa. Dengan kebijakan bebas aktif, MPR berharap dapat membawa manfaat bagi stabilitas kawasan dan hubungan internasional.