AS Sanksi Tujuh Komandan Milisi Irak karena Serangan terhadap Personel dan Infrastruktur

Washington, Amerika Serikat mengambil tindakan sanksi terhadap tujuh komandan milisi Irak yang bermitra dengan Iran. Tindakan ini menargetkan mereka yang terlibat dalam merencanakan serta menyerang personel, fasilitas, dan kepentingan AS di wilayah Irak. Penetapan sanksi dilakukan dalam rangka Operasi “Economic Fury,” seperti diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada Jumat.

Pernyataan OFAC

“Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS memutuskan untuk menetapkan tujuh komandan milisi Irak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengarahan, dan pelaksanaan serangan terhadap personel, fasilitas, dan kepentingan AS di Irak,” kata OFAC dalam pengumuman resmi.

Sanksi ini mengarah pada komandan dan pejabat senior organisasi milisi yang didukung Iran. Nama-nama yang disebutkan meliputi Ammar Jasim Kadhim Al Rammahi, Radhwan Yousif Hameed Almohammed, dan Hasan Dheyab Hamzah Hamzah dari Kata’ib Hizballah. Selain itu, ada Safaa Adnan Jabbar Suwaed dari Asa’ib Ahl Al-Haqq, serta Khalid Jameel Abed Albakhatra dan Saeed Kadhim Mukhamis dari Kata’ib Sayyid Al-Shuhada. Husham Hashim Jaythoom dari Harakat Al-Nujaba juga termasuk dalam daftar tersebut.

Alasan Penetapan Sanksi

Dalam pernyataan tambahan, disebutkan bahwa kelompok milisi ini secara aktif menyerang personel AS dan warga sipil yang tidak bersalah di seluruh Irak. Mereka juga menguras kekayaan negara untuk mendanai kegiatan teroris, serta merusak proses demokrasi dan kedaulatan Irak.

Organisasi-organisasi tersebut diketahui terlibat dalam sejumlah serangan terhadap pasukan AS dan Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS. Mereka menerima pelatihan dan dukungan finansial dari Iran, menurut pernyataan yang sama.

Pada hari sebelumnya, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan bahwa Departemen Keuangan meluncurkan Operasi “Economic Fury” sebagai strategi untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Operasi ini bertujuan memperkuat sanksi dalam rangka membatasi aktivitas teroris yang terkait dengan negara tersebut.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti