China-Spanyol Dukung Norma Internasional dan Tolak Hukum Rimba

Kunjungan resmi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez ke Beijing, yang merupakan lawatan keempat dalam empat tahun terakhir, menegaskan komitmen kedua negara untuk menerapkan prinsip internasional dan menentang dominasi kekuasaan global yang tidak adil. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan dalam konferensi pers bahwa China dan Spanyol bersatu dalam menjunjung nilai keadilan, serta memilih sikap yang menguntungkan keberlanjutan hubungan internasional.

“China dan Spanyol adalah negara-negara yang menjunjung prinsip multilateralisme, dan keduanya menolak kemunduran menuju hukum rimba,” ujar Guo Jiakun.

Sánchez melakukan lawatan ke China selama 11-15 April 2023, diundang oleh pemerintah Tiongkok. Ia bertemu Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, serta Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat China Zhao Leji. Selain itu, PM Spanyol juga mengunjungi institusi pendidikan dan penelitian, seperti Universitas Tsinghua dan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok.

“Pendekatan suatu negara terhadap hukum internasional mencerminkan pandangan terhadap dunia, nilai-nilai, serta tanggung jawabnya,” tambah Guo Jiakun, merujuk pada pernyataan Xi Jinping.

Dalam pertemuan tersebut, dua pemimpin sepakat memperkuat saling percaya dalam kerja sama politik. Guo Jiakun menekankan bahwa meski kondisi internasional berubah, kedua negara tetap mengutamakan hubungan bilateral, mengakomodasi kepentingan masing-masing, dan menjalankan peran sebagai mitra saling menguntungkan.

Kedua negara juga menyetujui peningkatan komunikasi strategis dan pembentukan mekanisme dialog diplomatik. Selama kunjungan, PM Li Qiang dan Sánchez menandatangani 15 dokumen kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, pertanian, teknologi, serta sektor lainnya. Guo Jiakun menyampaikan bahwa Tiongkok siap mengimpor produk berkualitas dari Spanyol, sementara Spanyol optimis kerja sama dalam energi dan ilmu pengetahuan akan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Spanyol dikenal menolak penggunaan pangkalan militer gabungan AS di wilayahnya, yaitu Pangkalan Angkatan Laut Rota dan Pangkalan Angkatan Udara Morón, untuk operasi terhadap Iran. Kedua pangkalan ini memiliki lokasi strategis di antara Samudera Atlantik, Mediterania, dan Timur Tengah. Dengan menolak akses ke pangkalan tersebut, Spanyol memberi tekanan pada AS untuk mengurangi biaya operasional militer.

PM Sánchez menegaskan sikap negaranya menolak partisipasi dalam operasi militer ilegal. Hal ini sejalan dengan pendiriannya terhadap konflik di Ukraina dan Gaza. Tidak lama setelah pernyataan tersebut, Presiden Trump mengancam memutus hubungan perdagangan dengan Spanyol karena ketidaktertarikan negara tersebut terhadap kebijakan pertahanan NATO. Trump menyoroti bahwa Spanyol menjadi satu-satunya anggota NATO yang tidak memenuhi target pengeluaran 5% dari anggaran untuk pertahanan.

Sánchez menyatakan bahwa rencana itu tidak sesuai dengan visi global. Ia pernah mengungkapkan bahwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro adalah contoh penerapan hukum rimba, yang dianggap bertentangan dengan keadilan internasional.