Bos BPOM Beberkan Efek Perang terhadap Obat di RI, Harga Bisa Naik

Konflik internasional yang terjadi di Timur Tengah mulai mengubah situasi di sektor kesehatan Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa perang global berpotensi memengaruhi harga obat dalam negeri. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa industri farmasi sangat bergantung pada bahan baku impor, termasuk dari sumber petrokimia.

“Lebih dari separuh kemasan obat menggunakan bahan berbasis petrokimia. Bahkan, sekitar 30% dari komponen kimia obat berasal dari turunan yang sama, seperti parasetamol dan ibuprofen,” ujar Taruna setelah rapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dampak konflik geopolitik terasa langsung pada biaya produksi, karena harga minyak dunia bisa mengalami fluktuasi. BPOM juga menyebutkan bahwa lebih dari 90% bahan baku, produk antara, dan biosimilar masih diimpor dari luar negeri. Hal ini membuat rantai pasok obat rentan terhadap gangguan global.

Meski situasi saat ini dinilai stabil, BPOM mengingatkan bahwa tekanan pada harga dan ketersediaan obat bisa meningkat jika konflik terus berlangsung. “Jika perang berlanjut, efeknya akan lebih signifikan. Tidak hanya harga, ketersediaan obat juga menjadi perhatian utama,” jelas Taruna.

Langkah BPOM untuk Mengatasi Kenaikan Harga

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, BPOM merancang dua strategi. Pertama, melonggarkan regulasi kemasan obat agar industri bisa mengganti jenis bahan tanpa proses uji yang rumit, selama memenuhi standar keselamatan. “Biaya kemasan bisa mencapai 30% dari harga obat, sehingga perubahan ini penting untuk mengurangi risiko kenaikan biaya,” kata Taruna.

Kedua, BPOM menargetkan diversifikasi sumber impor. Saat ini, negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Eropa menjadi utama. Masa depan, lembaga tersebut akan menggalakkan kerja sama dengan wilayah lain, termasuk Pasifik dan Rusia, untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar.

Prioritas BPOM: Harga dan Ketersediaan Obat

Taruna menekankan bahwa isu utama bukan hanya tentang kenaikan harga, tetapi juga kepastian pasokan. “Jika obat tidak tersedia, meskipun harganya murah, masyarakat tetap tidak bisa mengaksesnya. Jadi, kita harus menjaga kedua aspek: harga dan ketersediaan,” tegasnya.

Ketersediaan obat diestimasi masih cukup hingga enam bulan ke depan. Namun, BPOM waspada terhadap risiko jika perang global terus berlangsung, sehingga mengambil langkah proaktif untuk mengamankan pasokan dan mengurangi tekanan pada harga.