Menpar minta pengelola destinasi jaga standar amenitas dan fasilitas

Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya pengelola tempat wisata mempertahankan kualitas fasilitas dan keuntungan yang diberikan kepada pengunjung. Dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Selasa, dia menyatakan,

“Kementerian Pariwisata mengajak pemerintah daerah serta pengelola wisata untuk memastikan kualitas amenitas dan fasilitas yang nyaman bagi pengunjung.”

Menurutnya, menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekitar lokasi wisata menjadi prioritas utama dalam memperkuat pengalaman liburan.

Penerapan Standar Pariwisata

Widiyanti menekankan bahwa fasilitas umum harus selalu dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan kepada wisatawan harus mencapai tingkat optimal. Kedua aspek ini dianggap krusial untuk menciptakan perjalanan yang aman, menyenangkan, dan memenuhi kebutuhan pengunjung. Lebih lanjut, dia mendorong usaha pariwisata untuk mematuhi aturan resmi dan menjalankan standar operasional sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025.

Pengawasan Berbasis Risiko

Regulasi tersebut mengatur tata cara pengawasan, standar kegiatan usaha, serta sanksi administratif bagi penyelenggara izin usaha pariwisata. Pemerintah daerah diminta bekerja sama dengan pengelola destinasi untuk memastikan pengawasan yang efektif, sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung terjaga. Selain itu, pengelola diharapkan terus melaksanakan kebijakan pengelolaan berkelanjutan, mitigasi risiko, dan memberikan informasi yang mudah diakses kepada wisatawan.

Strategi Pemantauan

Pengawasan terhadap standar amenitas dan fasilitas dilakukan secara sistematis, dengan pendekatan utama seperti penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability). Pendekatan ini mencakup pemantauan kebersihan toilet, area makan, serta tempat ibadah. Selain itu, penguatan aspek kesehatan dan keselamatan wisatawan dilakukan melalui kesiapan staf dan fasilitas darurat.

Evaluasi Berkelanjutan

Untuk meningkatkan kualitas layanan, evaluasi berdasarkan umpan balik pengunjung dijalankan dengan memanfaatkan ulasan digital dan survei kepuasan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan, diiringi respons cepat terhadap keluhan di lapangan. Pemerintah juga menyoroti destinasi prioritas seperti kawasan Bandung Raya, Bogor Raya, dan Pangandaran di Jawa Barat, yang mendapat perhatian intensif melalui kolaborasi antarinstansi.