Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mendorong kolaborasi antar-instansi untuk mempercepat respons terhadap situasi darurat seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai model efisiensi pergerakan armada di lapangan. “Kita bisa kolaborasi, misalnya BPBD dengan Damkar. Jadi armada selalu siap dan bisa bergerak cepat saat dibutuhkan,” kata dia saat meninjau Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Rano juga menyampaikan terkait pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP untuk meningkatkan kecepatan respons terhadap aduan masyarakat. “Mako ini diperlukan. Lahannya sudah ada dan akan menjadi prioritas.

Kita ingin semua pemantauan terpusat, termasuk Command Center. Apalagi Jakarta sedang menuju kota global,” ujar dia. Menurut Rano, pembangunan Mako Satpol PP sebelumnya sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah.

Namun, kebutuhan akan pusat komando terintegrasi kini semakin mendesak seiring transformasi Jakarta. “Sebetulnya sudah dianggarkan, lahannya juga sudah ada. Tapi terpaksa ditunda karena efisiensi.

Sekarang kami kaji lagi. Kalau ingin menjadi kota global, Satpol PP harus punya pusat komando sendiri karena personel, armada, dan pemantauan CCTV cukup besar,” kata Rano. Dia juga menyoroti pentingnya penguatan fasilitas bagi dinas lain yang memiliki armada besar dan fungsi pelayanan krusial.

Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang dinilai membutuhkan depo armada yang memadai. “Dinas yang punya armada besar seperti LH juga perlu depo. Kita tidak punya tempat yang cukup untuk menampung truk dan peralatan.

Satpol PP juga sama, armadanya banyak,” kata Rano.