DKI Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Atasi Dampak Kenaikan LPG

Jakarta, Jumat – Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan langkah koordinasi dengan pemerintah pusat serta asosiasi pengusaha untuk mengatasi efek kenaikan harga LPG nonsubsidi. Koordinasi ini bertujuan meminimalkan dampak terhadap inflasi dan kemampuan beli masyarakat, menurut Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim.

Kenaikan Harga LPG dan Upaya Efisiensi

“Jika diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan asosiasi usaha untuk mencari solusi yang tepat, termasuk mendorong efisiensi energi atau diversifikasi sumber energi di masa mendatang,” kata Chico Hakim.

Menurut Chico, meskipun harga LPG nonsubsidi telah naik, Pemprov DKI belum mengeluarkan kebijakan insentif pajak bagi hotel dan restoran. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dampak kenaikan tersebut pada inflasi serta daya beli warga.

Imbauan untuk Penggunaan Energi

“Kami mengimbau pelaku usaha untuk tetap patuh pada aturan penggunaan LPG subsidi dan tidak melakukan panic buying. Masyarakat serta pengusaha juga diharapkan bijak dalam penggunaan energi,” ujar Chico.

Pada 18 April 2026, harga LPG 12 kg dan 5,5 kg mengalami kenaikan. Di Jakarta, LPG 12 kg naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, sementara LPG 5,5 kg bertambah dari Rp90.000 ke Rp107.000. Chico mengingatkan usaha seperti hotel, kafe, dan restoran agar tidak membeli secara berlebihan.

Ketersediaan Stok LPG

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Elisabeth Ratu Rante Allo menyatakan Pemprov DKI tetap berkoordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas. Pihaknya memastikan stok LPG 5,5 kg dan 12 kg di Jakarta tetap stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan.

Distribusi bahan bakar tersebut berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu, tambah Ratu Allo.