AS Beri Sanksi ke Senator Kamboja dan 28 Entitas Lain

Jakarta, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap Senator Kamboja Kok An, yang diduga terlibat dalam skema penipuan internasional. Tindakan ini diumumkan melalui Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), yang menegaskan bahwa An dan 28 pihak lain dalam jaringannya dituduh memanfaatkan pengaruh politik untuk melindungi operasi penipuan yang merugikan warga AS.

Latar Belakang dan Modus Penipuan

Dalam pernyataan resmi, Departemen Keuangan AS menjelaskan bahwa kelompok tersebut menggunakan metode digital untuk menarik korban yang tidak curiga. Mereka menawarkan investasi dengan imbal hasil tinggi dan menjanjikan hubungan romantis atau persahabatan untuk memperkuat penipuan. “Para penipu mengiming-imingkan keuntungan besar, lalu mencuri dana secara terbuka,” tulis lembaga itu dalam pernyataannya.

“Para penipu yang menargetkan warga Amerika dari luar negeri mungkin percaya bahwa mereka tidak dapat dijangkau. Tim kami bekerja untuk memastikan bahwa para penjahat ini tidak dapat beroperasi dengan impunitas, di mana pun mereka tinggal di dunia ini,” tegas Jaksa AS Jeanine Pirro dalam pernyataan tertulisnya.

Kontribusi Pandemi dan Koneksi Politik

Pandemi Covid-19 di awal 2020-an memicu berkembangnya operasi penipuan di Asia Tenggara. Kasino dan sektor pariwisata yang terpuruk mendorong perpindahan ke platform digital, yang menjadi sarana utama bagi jaringan kejahatan. Menurut laporan, sekitar 300.000 orang di wilayah ini mungkin terlibat dalam skema ini, bahkan tanpa kesadaran atau melalui paksaan.

Kelompok penipu diduga mengoperasikan pusat scam dari fasilitas seperti kasino dan taman perkantoran yang dimodifikasi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa pemberantasan jaringan penipuan global menjadi prioritas utama pemerintahan Trump. “Menghilangkan penipuan adalah fokus utama kami, terlepas dari lokasi operasi atau kekuatan koneksi mereka,” pungkas Bessent.

Langkah Sebelumnya dan Tantangan

Tindakan terbaru AS mengikuti langkah sebelumnya pada September, di mana 20 perusahaan dituduh memfasilitasi pusat penipuan di Kamboja dan Myanmar. Meskipun Kamboja baru saja mengesahkan undang-undang untuk menangkal penipuan siber, beberapa perusahaan penipuan masih dianggap memiliki hubungan erat dengan tokoh politik dan bisnis lokal.

Departemen Kehakiman AS memaparkan bahwa beberapa korban dipancing ke Thailand dengan peluang kerja, lalu diperdagangkan ke Myanmar atau Kamboja. Sanksi ini diharapkan mempersempit ruang bagi pelaku kriminal untuk bersembunyi, menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan.