Impor Sulfur Terganggu, Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah

Kondisi Global Memicu Ketidakstabilan Pasokan

Kebutuhan industri hilirisasi nikel Indonesia terganggu akibat hambatan global terhadap pasokan sulfur. Hal ini mendorong para pengusaha meminta pemerintah segera mengambil tindakan efektif, khususnya dalam hal mempercepat proses izin impor bahan baku pengganti. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menjelaskan bahwa situasi geopolitik yang tidak menentu telah memaksa sejumlah perusahaan mencari sumber sulfur dari negara-negara selain Timur Tengah.

“Tidak mudah mencari alternatif, karena jarak distribusi lebih jauh dan pasokan tidak sebanyak yang dihasilkan oleh negara-negara penghasil minyak bumi dan gas alam. Selain itu, harga sulfur dunia kini terus mengalami kenaikan signifikan,” ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/4/2026).

Sebagai solusi sementara, sebagian perusahaan mulai mempertimbangkan impor asam sulfat. Namun, upaya ini juga menghadapi tantangan, seperti kesulitan logistik, perlakuan khusus, serta prosedur perizinan yang rumit. Arif menegaskan perlunya kebijakan fleksibel dari pemerintah untuk memastikan kelancaran operasional industri.

Pemerintah Siapkan Skenario Darurat

Kebutuhan untuk antisipasi keadaan darurat memicu pemerintah mengambil langkah proaktif. Setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pihaknya menyatakan telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan gangguan pada rantai pasok sulfur.

“Jika konflik global berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, risiko kenaikan harga energi menjadi prioritas. Kami juga memantau gangguan rantai pasok komoditas strategis lainnya, seperti sulfur yang sangat penting untuk hilirisasi nikel dan pengembangan baterai kendaraan listrik,” tutur Luhut, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurut Luhut, sulfur memiliki peran kritis dalam proses produksi nikel serta industri baterai. Dengan adanya kondisi global yang semakin tidak pasti, kebijakan pemerintah yang lebih dinamis diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor strategis nasional.