Eropa Pecah! “Raksasa” Tak Sependapat, Upaya Blokir Israel Gagal

Dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg, upaya untuk menekan Israel melalui langkah diplomasi ekonomi kembali mengalami kebuntuan. Meski beberapa negara anggota, seperti Spanyol dan Irlandia, mengusulkan penghentian sementara hubungan resmi dengan Israel, usulan tersebut belum mendapat dukungan yang memadai.

Perbedaan Pandangan Menghambat Kesepakatan

Beberapa menteri menyerukan penangguhan perjanjian yang berlaku sejak 2000, termasuk penghentian atau pembatasan aspek ekonomi. Isu yang dipertimbangkan mencakup pembangunan permukiman di Tepi Barat, situasi kemanusiaan di Gaza, serta undang-undang hukuman mati. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyatakan, “Hari ini, kredibilitas Eropa sedang dipertaruhkan,” menurut laporan Reuters.

“Hari ini, kredibilitas Eropa sedang dipertaruhkan,” ujar Jose Manuel Albares.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengakui bahwa tidak ada konsensus untuk melanjutkan rencana penangguhan. “Saya tidak melihat perubahan posisi di dalam ruangan terkait penangguhan,” kata Kallas dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Langkah konkret memerlukan dukungan mayoritas berkualifikasi, yakni 15 dari 27 negara anggota. Jerman dan Italia mempertahankan sikap mereka, dengan Berlin menekankan bahwa dialog tetap menjadi strategi utama. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengungkapkan, “Negara kami tetap berkomitmen mendorong solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, tapi harus melalui pendekatan kritis dan konstruktif.”

Di sisi lain, Belgia mengingatkan bahwa penangguhan penuh perjanjian bisa sulit dicapai. Menteri Luar Negeri Maxime Prevot menegaskan, “Saya memahami bahwa penangguhan bulat mungkin tidak terwujud mengingat posisi berbagai negara Eropa.”

Peran Perdagangan dalam Hubungan Eropa-Israel

Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang utama Israel, dengan nilai ekspor mencapai 42,6 miliar euro pada 2024. Sebelumnya, pada September 2025, Komisi Eropa mengusulkan penangguhan 5,8 miliar euro dari perjanjian ekonomi, tetapi Israel menolak dan menyebutnya “menyimpang secara moral dan politik.”

Sementara itu, Uni Eropa juga mempertimbangkan sanksi terhadap pemukim yang terlibat kekerasan serta menteri Israel dengan pandangan ekstrem. Namun, keputusan ini membutuhkan persetujuan bulat seluruh anggota. Para diplomat mengharapkan langkah tersebut bisa segera disetujui setelah pemerintahan baru di Hungaria terbentuk bulan Mei mendatang.

Permukiman Israel dan Penolakan Internasional

Permukiman di Tepi Barat dinilai ilegal oleh PBB dan sebagian besar komunitas internasional. Namun, Israel menolak interpretasi tersebut, menyebutnya sebagai ulah “minoritas pinggiran.” Sementara Palestina berharap wilayah Tepi Barat akan menjadi bagian dari negara mereka di masa depan.