9 Juta Warga Muslim Tetangga RI Terancam Kehilangan Hak Lakukan Ini

Negara bagian India, West Bengal, tengah menghadapi krisis besar menjelang pemilihan majelis daerah yang akan diadakan dalam dua tahap pada 23 dan 29 April. Sejumlah sembilan juta orang dilaporkan kehilangan hak memilih mereka setelah Komisi Pemilihan India (ECI) menerapkan skema revisi daftar pemilih yang kontroversial, yaitu Special Intensive Revision (SIR).

Dalam skema ini, beberapa warga yang sudah lama menjadi pemilih tetap dihapus dari daftar resmi. Seorang nenek berusia 73 tahun, Nabijan Mondal, yang telah memberikan suara selama 50 tahun, menjadi salah satu korban. Meskipun seluruh anggota keluarganya masih terdaftar, namanya lenyap dari daftar karena perbedaan nama di kartu pemilih dan dokumen pemerintah.

“Kali ini, semua anggota keluarga saya bisa memilih, tapi saya tidak bisa. Saya tidak terlalu memahami hal-hal ini, dan tidak tahu bahwa perbedaan nama akan menghalangi saya untuk memberikan suara,” katanya kepada Al Jazeera saat ditemui di kediamannya di desa Gobindapur, Jumat (17/4/2026).

Pemangkasan massal ini memicu kecaman karena diduga mengarah pada kelompok Muslim secara tidak adil. Analisis menunjukkan bahwa banyak nama dihapus dari distrik dengan populasi Muslim tinggi, seperti Murshidabad, North 24 Parganas, dan Malda. Dari sembilan juta warga yang hak pilihnya dicabut, sekitar enam juta dinyatakan pindah atau meninggal, sementara tiga juta lainnya harus membuktikan identitas mereka di pengadilan.

Proses pengadilan sangat rumit karena jadwal sidang yang tidak memungkinkan selesai sebelum hari pemungutan suara. Sohidul Islam, warga desa Sagarpara, mengungkapkan rasa sakit setelah namanya dihapus dari daftar. “Saya sangat menderita. Kepada siapa saya harus mengadu? Saya tidak pernah menyangka nama saya akan dihilangkan. Tapi sekarang, saya harus berusaha agar namanya dimasukkan kembali, meski kehilangan uang dan waktu,” ujarnya via telepon.

Tuduhan politik terhadap SIR semakin memanas. Pemimpin oposisi, Mamata Banerjee, menyatakan bahwa proses ini diterapkan secara selektif untuk memperkuat Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Narendra Modi. “ECI bersikap partisan demi menguntungkan BJP. Mereka merencanakan cara-cara curang untuk merebut suara karena tidak berani menang secara demokratis,” tegas Banerjee dalam kampanyenya minggu ini.

Beralih ke pihak BJP, Bimal Sankar Nanda menyangkal tuduhan tersebut. Ia justru menyalahkan partai penguasa TMC yang menyimpan nama-nama warga yang sudah meninggal dalam daftar pemilih untuk kepentingan politik. “Karakter demografis di daerah perbatasan Bangladesh berubah secara terencana. Saluran TV juga menunjukkan orang-orang non-India meninggalkan negara bagian setelah SIR dimulai,” klaim Nanda.

Sabir Ahamed, dari lembaga riset independen SABAR, menyoroti kecepatan proses revisi daftar pemilih. Biasanya, revisi memakan waktu satu hingga dua tahun, tetapi di West Bengal, SIR dijalankan dengan tergesa-gesa, menggunakan pengamat luar negeri dan teknologi AI yang justru merugikan pemilih Muslim. “Ada motif tersembunyi di balik perubahan yang cepat ini. Muslim menjadi kelompok yang paling banyak terdampak,” ujarnya.