Pemilu di Benggala Barat Memanas! 9,1 Juta Muslim & Minoritas Kehilangan Hak Pilih

Pemilu daerah di Benggala Barat, India, memanas setelah ratusan ribu warga dilaporkan kehilangan hak pilih akibat revisi besar-besaran terhadap daftar pemilih. Kebijakan ini menciptakan polemik karena dianggap memberikan dampak yang tidak seimbang terhadap Muslim dan kelompok minoritas. Data menunjukkan sekitar 9,1 juta nama, atau lebih dari 10% dari total pemilih, dihapus dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Program Pemerintah: Upaya Menjaga Integritas Demokrasi

Kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah pusat yang dipimpin Narendra Modi melalui Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menyebutnya sebagai bagian dari Revisi Intensif Khusus (SIR). Menurut pemerintah, program ini bertujuan menyaring “penyusup” dan memastikan kualitas sistem demokrasi. Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyatakan bahwa tindakan ini penting untuk “mencegah pengaruh asing dan melindungi demokrasi dari kerusakan.”

Kontroversi dan Kritik dari Oposisi

Langkah tersebut menimbulkan kritik tajam dari partai oposisi dan sejumlah pakar. Anggota parlemen dari Trinamool Congress, Sagarika Ghose, menilai penghapusan massal sebagai pelanggaran konstitusi. “

Ada kejahatan konstitusional di Benggala. Ini adalah serangan terhadap rakyat India,” katanya, seperti dilaporkan The Guardian, Rabu (22/4/2026). “Hak satu orang satu suara, yang dijamin konstitusi, kini dipatahkan.”

Sejumlah penelitian menunjukkan Muslim dan kelompok agama lain menjadi yang paling terkena dampak. Sabir Ahamed, peneliti yang memantau proses, mengungkap bahwa agama menjadi faktor utama dalam penghapusan data pemilih. “Muslim mengalami dampak yang tidak seimbang,” kata Ahamed.

Studi Lapangan: Kehilangan Hak Pilih yang Tak Terduga

Cerita di lapangan memperkuat temuan tersebut. Jaber Ali, petugas verifikasi, mengaku tetap kehilangan hak pilih meski telah memeriksa ratusan rumah tangga. “

Nama saya dan keluarga saya juga dihapus dari daftar. Semua yang terkena adalah Muslim,” ujarnya.

Senarul Haque, pensiunan dari paramiliter, merasa kecewa karena nama lengkapnya dihilangkan dari DPT. “Saya pernah menjalankan tugas dalam pemilu seluruh negeri, tapi kini tidak bisa menggunakan hak pilih,” katanya.

Pemilu Terancam Akibat Proses Hukum yang Lambat

Penghapusan nama dari DPT masih dalam proses hukum, namun sebagian besar belum menemui titik penyelesaian hingga hari pemungutan suara. Akibatnya, banyak warga terpaksa melewatkan kesempatan memilih, meski telah mengajukan keluhan. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya memengaruhi hasil pemilu, terutama di wilayah dengan mayoritas Muslim, di mana hampir setengah pemilih dilaporkan “hilang” tanpa alasan jelas.