Menjaga Makna ZISWAF di Tengah Logika Integrasi

Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com. Kini, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sering dikaitkan dengan konsep “dana umat” yang bisa terpadu dalam satu sistem pengelolaan. Narasi ini menawarkan harapan, efisiensi, skala yang lebih luas, serta potensi pengaruh besar. Namun, ada pertanyaan mendasar yang perlu dipertimbangkan: kapan amanah syariat dianggap hanya sebagai sumber dana?

Kepemilikan dan Otonomi Amanah

Pertanyaan ini penting karena penggunaan istilah menentukan cara kita menangani ZISWAF. Jika dikategorikan sebagai “Islamic Social Finance” atau “dana sosial Islam,” ia mungkin perlahan diintegrasikan dalam kerangka keuangan, di mana menjadi koleksi, pengoptimalan, dan distribusi sumber daya. Bahasa ini memudahkan koordinasi di lingkungan pembangunan, tetapi berisiko mengurangi makna aslinya.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka…” (QS. At-Taubah: 103)

Zakat, dalam ajaran Islam, bukan sekadar alat distribusi ekonomi. Ia adalah tazkiyah, upaya penyucian jiwa dan harta. Zakat merupakan ibadah, bukan mekanisme fiskal yang hanya terfokus pada angka dan efisiensi. Wakaf pun memiliki ciri khasnya sendiri, sebagai amanah yang bergantung pada niat wakif. Prinsip menjaga pokok dan mengalirkan manfaat menjadikannya instrumen keberlanjutan, bukan sekadar modal untuk kegiatan jangka pendek.

Konteks Historis dan Peran Negara

Sejarah Islam menunjukkan bahwa zakat pernah dikelola oleh negara. Namun, negara pada masa itu bukan sekadar administrator, melainkan pelaksana syariah. Pengelolaan zakat didorong oleh kewajiban agama dan upaya memperbaiki keadilan sosial, bukan oleh kebutuhan fiskal. Zakat diposisikan sebagai amanah yang wajib ditunaikan, bukan sebagai sumber daya negara.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan ZISWAF saat ini berkembang dalam model yang seimbang. Ada peran pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta ruang bagi masyarakat sipil melalui lembaga amil zakat (LAZ) dan Nadzir Wakaf (perorangan dan lembaga). Jika diterapkan secara baik, model ini dapat mencerminkan kombinasi legitimasi, partisipasi, regulasi, dan kepercayaan.

Risiko Integrasi yang Tidak Terkendali

Meski begitu, wacana integrasi “dana umat” perlu dianalisis secara cermat. Jika integrasi diartikan sebagai peningkatan koordinasi, penggabungan data, dan sinergi program, maka ini bisa memperkuat dampak sosial. Namun, jika dianggap sebagai sentralisasi dan penggabungan dana ke satu titik pengendali, maka ada empat risiko utama.

Pertama, kaburnya batas kepemilikan. ZISWAF bukan milik pemerintah, melainkan amanah syariat yang memiliki ketentuan jelas. Kedua, pergeseran otoritas dari amil dan nazhir yang beroperasi berdasarkan fikih, ke struktur yang lebih birokratis. Ketiga, perubahan orientasi dari keberkahan dan keadilan distributif, menuju efisiensi berbasis kuantitatif. Keempat, hilangnya keragaman. Praktik ZISWAF secara historis berkembang dari kedekatan dengan komunitas lokal.

Konstitusi sebagai Penjaga Amanah

Dalam hal ini, peran negara dalam pengelolaan ZISWAF harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan tiap penduduk untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya (Pasal 28E ayat 1). Dalam perspektif ini, ZISWAF bukan hanya aktivitas sosial, tetapi bagian dari praktik ibadah yang dilindungi konstitusi.