GMNI: Konsep Trisakti harus diterapkan dalam menjalankan pemerintahan

Ketua GMNI minta pemerintah fokus pada prinsip Soekarno

Di Jakarta, Areif Hidayat, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), mengatakan bahwa pemerintah saat ini perlu mengintegrasikan konsep Trisakti yang diusung oleh Sang Proklamator, Soekarno, ke dalam kebijakan negara. “Menurut saya, perlu lebih memperhatikan arah yang telah ditanamkan oleh Bung Karno,” ujarnya dalam acara Halalbihalal Alumni GMNI bertajuk “Pembangunan Karakter Bangsa Memperkuat Toleransi dan Gotong Royong” di gedung TVRI, Jakarta Pusat, Sabtu.

“Trisakti adalah berdaulat di bidang politik, punya kemandirian di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian di bidang budaya,” jelas Arief Hidayat.

Arief menekankan bahwa prinsip Trisakti sangat relevan dengan tantangan geopolitik yang kini menghiasi dunia. Menurutnya, konsep ini dapat membimbing Indonesia menjadi lebih aktif dalam forum internasional untuk menjaga kestabilan perdamaian global. “Dengan menerapkan Trisakti, Indonesia bisa lebih kuat berbicara dalam isu-isu krusial seperti konflik di Timur Tengah,” tambahnya.

Dasasila Bandung sebagai dasar geopolitik aman

Dalam wawancara, Arief juga menyebut bahwa Dasasila Bandung, yang terdiri dari 10 prinsip dasar dari Konferensi Asia-Afrika, seharusnya menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan luar negeri. “Dasasila ini bisa dijadikan fondasi untuk menerapkan geopolitik yang stabil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama,” tuturnya.

Prabowo’s kunjungan internasional selaras dengan Trisakti

Di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan pemimpin negara lain guna memperkuat kerja sama, Arief menyatakan bahwa langkah tersebut sudah sesuai dengan tujuan Trisakti. “Meski Prabowo aktif dalam forum internasional, fokus akhirnya tetap harus pada penerapan Trisakti dan Dasasila Bandung,” pungkasnya.

Arief menambahkan bahwa seluruh elemen masyarakat dan anggota GMNI perlu bersama-sama meningkatkan solidaritas nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam kebijakan politik dan ekonomi, serta menempatkan kepentingan bangsa sebagai prioritas utama agar Indonesia tetap tangguh di tengah perubahan global.