LAN RI dan IDOS Kolaborasi untuk Mengatasi Kebijakan Publik

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bermitra dengan German Institute of Development and Sustainability (IDOS) dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini diumumkan oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, selama acara seminar internasional bertajuk “Systemic Impact through Transformative Training” di Jakarta, Senin. Seminar yang dihadiri 95 peserta dari berbagai negara tersebut menjadi wadah diskusi mengenai strategi penguatan kapasitas ASN dalam pembuatan kebijakan.

Kemitraan Berkelanjutan dan Pendekatan Transformatif

IDOS telah menjalin kerja sama dengan LAN RI selama dua dekade. Kemitraan saat ini bertujuan mendorong pelatihan ASN agar mampu menciptakan kebijakan yang lebih dekat dengan kehidupan rakyat. Taufiq menjelaskan bahwa metode pelatihan yang digunakan berbasis pendekatan transformative learning, di mana lembaga pemerintah dan kementerian akan terintegrasi melalui Kementerian PAN-RB untuk menghasilkan kebijakan berorientasi hasil.

“IDOS, MGG (Managing Global Governance) serta LAN RI tadi memberikan penjelasan tentang bagaimana kita saat ini membangun kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, yang disampaikan oleh Bu Menteri dengan konsep Human-Based Governance,” kata Taufiq.

Dalam seminar, Taufiq menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan isu demografi. “Masalah-masalah ini bukan lagi menjadi tanggung jawab nasional semata, tetapi menjadi agenda bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera secara global,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa acara ini memperkuat partisipasi masyarakat internasional dalam mendukung solusi kebijakan.

Program Inisiatif untuk Kebijakan yang Lebih Inklusif

Menurut Taufiq, lembaga tersebut bersama IDOS akan meluncurkan berbagai program yang bertujuan memaksimalkan potensi ASN dalam menyusun kebijakan publik. “Program-program ini akan menjadi arahan dari Bu Menteri, termasuk pertukaran pengajar, penelitian bersama, publikasi kolaboratif, serta pembentukan jaringan khusus antara LAN dengan institut pelatihan di berbagai negara,” tambahnya.

Kolaborasi ini diharapkan mendorong pendekatan holistik dalam mengatasi masalah sosial dan politik yang kompleks, serta mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seminar yang diadakan menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun hubungan global untuk peningkatan kualitas kebijakan publik.